Jakarta – Peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia selain tergantung kepada kualitas guru juga harus ditunjang dengan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai.
Tapi sayangnya, hingga sekarang ini, sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki sebagian besar sekolah di Indonesia masih kurang memadai seperti fasiltas laboratorium dan sebagainya. Sarana dan prasarana ini padahal sangat vital dalam kegiatan proses belajar dan mengajar.
“Sebut saja peralatan laboratorium yang di sebagian daerah masih sangat minim dimiliki sekolah, apalagi kalau SMA itu milik swasta sungguh sangat jarang yang memiliki sarana dan prasarana seperti laboratorium yang memadai. Peralatan laboratorium sudah menjadi suatu keharusan bagi siswa SMA untuk memperdalam ilmunya,” ujar Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Sarana Pendidikan Indonesia (APSPI) Iskandar Zulkarnain pada Deklarasi APSPI, di Jakarta, Rabu (22/8).
Dia juga menambahkan sebagian besar alat peraga di sekolah-sekolah masih kurang terkontrol baik dari segi mutu, harga dan sikap pribadi para pengusaha sarana pendidikan. “APSPI mau membuktikan bahwa pengusaha bisa diatur dengan segala masalahnya, sebab kami merasakan bahwa pendidikan merupakan inti dari kehidupan manusia dan pendidikan pula merupakan inti dari sebuah pembangunan negara,” lanjutnya.
Iskandar mengatakan saat ini hampir 95 persen alat peraga pendidikan diproduksi di dalam negeri. Mengenai harga, dia mengatakan pihaknya tidak ingin terjadi perang harga diantara para anggotanya.
“Asosiasi ini sangat concern, ingin meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Asosiasi ini juga bukan merupakan tempat kita bertender atau monopoli. Kita hanya ingin menyamakan visi, mutu dan harga,” katanya. Oleh sebab itu, salah satu tujuan dari APSPI ini adalah melindungi kepentingan anggota dan mencegah timbulnya persaingan usaha yang tidak sehat dalam dunia usaha sarana pendidikan.
Sementara itu, Direktur HAKI Ansori Silungan mengatakan alat peraga pendidikan merupakan salah satu yang dilindungi oleh hak cipta. Alat peraga merupakan salah satu unit kekayaan intelektual. Menurutnya, alat peraga dengan kreasi baru dapat memperjelas tujuan dari ilmu. Namun alat peraga tersebut juga harus yang kreatif.
Dia mengatakan, hingga saat ini ada 1000 alat peraga yang sudah diberikan hak cipta. “Sifat hak cipta ini dimohonkan untuk mendapatkan mereknya dan pendaftaran dilakukan hanya untuk mencatat saja. Dengan hak cipta tersebut diharapkan akan muncul kreasi-kreasi baru untuk alat peraga di bidang pendidikan,” ujarnya. Jakarta – Peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia selain tergantung kepada kualitas guru juga harus ditunjang dengan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai.
Tapi sayangnya, hingga sekarang ini, sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki sebagian besar sekolah di Indonesia masih kurang memadai seperti fasiltas laboratorium dan sebagainya. Sarana dan prasarana ini padahal sangat vital dalam kegiatan proses belajar dan mengajar.
“Sebut saja peralatan laboratorium yang di sebagian daerah masih sangat minim dimiliki sekolah, apalagi kalau SMA itu milik swasta sungguh sangat jarang yang memiliki sarana dan prasarana seperti laboratorium yang memadai. Peralatan laboratorium sudah menjadi suatu keharusan bagi siswa SMA untuk memperdalam ilmunya,” ujar Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Sarana Pendidikan Indonesia (APSPI) Iskandar Zulkarnain pada Deklarasi APSPI, di Jakarta, Rabu (22/8).
Dia juga menambahkan sebagian besar alat peraga di sekolah-sekolah masih kurang terkontrol baik dari segi mutu, harga dan sikap pribadi para pengusaha sarana pendidikan. “APSPI mau membuktikan bahwa pengusaha bisa diatur dengan segala masalahnya, sebab kami merasakan bahwa pendidikan merupakan inti dari kehidupan manusia dan pendidikan pula merupakan inti dari sebuah pembangunan negara,” lanjutnya.
Iskandar mengatakan saat ini hampir 95 persen alat peraga pendidikan diproduksi di dalam negeri. Mengenai harga, dia mengatakan pihaknya tidak ingin terjadi perang harga diantara para anggotanya.
“Asosiasi ini sangat concern, ingin meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Asosiasi ini juga bukan merupakan tempat kita bertender atau monopoli. Kita hanya ingin menyamakan visi, mutu dan harga,” katanya. Oleh sebab itu, salah satu tujuan dari APSPI ini adalah melindungi kepentingan anggota dan mencegah timbulnya persaingan usaha yang tidak sehat dalam dunia usaha sarana pendidikan.
Sementara itu, Direktur HAKI Ansori Silungan mengatakan alat peraga pendidikan merupakan salah satu yang dilindungi oleh hak cipta. Alat peraga merupakan salah satu unit kekayaan intelektual. Menurutnya, alat peraga dengan kreasi baru dapat memperjelas tujuan dari ilmu. Namun alat peraga tersebut juga harus yang kreatif.
Dia mengatakan, hingga saat ini ada 1000 alat peraga yang sudah diberikan hak cipta. “Sifat hak cipta ini dimohonkan untuk mendapatkan mereknya dan pendaftaran dilakukan hanya untuk mencatat saja. Dengan hak cipta tersebut diharapkan akan muncul kreasi-kreasi baru untuk alat peraga di bidang pendidikan,” ujarnya. Jakarta – Peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia selain tergantung kepada kualitas guru juga harus ditunjang dengan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai.
Tapi sayangnya, hingga sekarang ini, sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki sebagian besar sekolah di Indonesia masih kurang memadai seperti fasiltas laboratorium dan sebagainya. Sarana dan prasarana ini padahal sangat vital dalam kegiatan proses belajar dan mengajar.
“Sebut saja peralatan laboratorium yang di sebagian daerah masih sangat minim dimiliki sekolah, apalagi kalau SMA itu milik swasta sungguh sangat jarang yang memiliki sarana dan prasarana seperti laboratorium yang memadai. Peralatan laboratorium sudah menjadi suatu keharusan bagi siswa SMA untuk memperdalam ilmunya,” ujar Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Sarana Pendidikan Indonesia (APSPI) Iskandar Zulkarnain pada Deklarasi APSPI, di Jakarta, Rabu (22/8).
Dia juga menambahkan sebagian besar alat peraga di sekolah-sekolah masih kurang terkontrol baik dari segi mutu, harga dan sikap pribadi para pengusaha sarana pendidikan. “APSPI mau membuktikan bahwa pengusaha bisa diatur dengan segala masalahnya, sebab kami merasakan bahwa pendidikan merupakan inti dari kehidupan manusia dan pendidikan pula merupakan inti dari sebuah pembangunan negara,” lanjutnya.
Iskandar mengatakan saat ini hampir 95 persen alat peraga pendidikan diproduksi di dalam negeri. Mengenai harga, dia mengatakan pihaknya tidak ingin terjadi perang harga diantara para anggotanya.
“Asosiasi ini sangat concern, ingin meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Asosiasi ini juga bukan merupakan tempat kita bertender atau monopoli. Kita hanya ingin menyamakan visi, mutu dan harga,” katanya. Oleh sebab itu, salah satu tujuan dari APSPI ini adalah melindungi kepentingan anggota dan mencegah timbulnya persaingan usaha yang tidak sehat dalam dunia usaha sarana pendidikan.
Sementara itu, Direktur HAKI Ansori Silungan mengatakan alat peraga pendidikan merupakan salah satu yang dilindungi oleh hak cipta. Alat peraga merupakan salah satu unit kekayaan intelektual. Menurutnya, alat peraga dengan kreasi baru dapat memperjelas tujuan dari ilmu. Namun alat peraga tersebut juga harus yang kreatif.
Dia mengatakan, hingga saat ini ada 1000 alat peraga yang sudah diberikan hak cipta. “Sifat hak cipta ini dimohonkan untuk mendapatkan mereknya dan pendaftaran dilakukan hanya untuk mencatat saja. Dengan hak cipta tersebut diharapkan akan muncul kreasi-kreasi baru untuk alat peraga di bidang pendidikan,” ujarnya.
sumber: http://www.sinarharapan.co.id
Tampilkan postingan dengan label Manajemen Sarana dan Prasarana. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Manajemen Sarana dan Prasarana. Tampilkan semua postingan
Rabu, 20 Mei 2009
Belajar di Zaman Digital
Materi pelajaran diunduh lewat Internet. Kuliah bisa di mana saja, tak harus bertatap muka di kelas, laptop menggantikan peran dosen.
Mohammad Khoirun hanya bisa mengusap dada melihat wajah-wajah kebingungan di hadapannya. Sepanjang enam tahun mengajar, guru kelas IV sekolah dasar itu menemukan murid-muridnya kewalahan jika bertemu dengan pelajaran matematika yang pelik. Salah satunya materi bangun ruang dan pengukurannya.
Agar siswanya cepat menangkap penjelasan, Khoirun mencoba menggambar bangun ruang di papan tulis. Tapi, bukannya murid-muridnya cepat paham, ia malah lebih sering kehilangan waktu gara-gara mesti menggambar. Lama-kelamaan itu pun membuat Khoirun letih.
Semuanya berubah sejak Agustus tahun lalu, saat Khoirun mulai memakai bantuan peranti lunak pendidikan. Selain ia tak perlu repot menggambar, tampilan animasi software yang interaktif menangkap perhatian muridnya, sehingga, hanya dalam satu kali pertemuan, mereka sudah memahami materi pelik itu.
Khoirun bungah lantaran matematika, yang sebelumnya dibenci, kini jadi paling dinanti. "Sekarang itu eranya anak-anak sudah terbiasa dengan barang-barang digital, seperti PlayStation," katanya. "Kalau gurunya tidak pakai digital juga, ya, anak-anak tidak akan tertarik," guru SD Muhammadiyah 2 Situbondo, Jawa Timur, itu menambahkan.
SD Muhammadiyah tempat Khoirun mengajar hanyalah satu dari sekian banyak sekolah di Indonesia yang mulai memakai komputer sebagai alat bantu mengajar. Kini teknologi informasi sudah mulai mengubah metode belajar-mengajar di Tanah Air. Boleh dibilang, sebuah revolusi tengah membawa dunia pendidikan ke era digital atawa e-learning.
PT Pesona Edukasi, yang memproduksi peranti lunak pendidikan tersebut, mencatat sekitar 3.000 sekolah di seluruh Indonesia memakai produk mereka. Menurut Direktur Pemasaran Pesona Edukasi Hary Sudiyono Candra, dalam empat tahun terakhir, permintaan terhadap peranti lunak itu terus meningkat. "Sepertinya masyarakat mulai sadar bahwa alat bantu teknologi semacam ini dibutuhkan," ujarnya.
Perusahaan yang berkantor di Harmoni Plaza, Jakarta, itu membuat software pendidikan pelajaran matematika untuk kelas III sekolah dasar hingga kelas III sekolah menengah atas. Adapun peranti lunak pelajaran fisika hanya untuk tingkat sekolah menengah.
Program komputer itu memberi simulasi dengan animasi interaktif dari pelbagai topik pelajaran. "Peran software ini adalah alat bantu mengajar yang digunakan guru untuk menerangkan pelajaran," kata Hary tentang software yang meraih berbagai penghargaan bidang teknologi dan pendidikan itu.
Misalnya, saat belajar soal pengaruh gravitasi terhadap getaran benda, peranti lunak itu menampilkan bandul digantung pada tali, yang bisa diubah-ubah panjang dan gerakannya sesuai dengan keinginan guru. Bahkan bandul yang sama bisa dibawa ke kondisi gravitasi bulan dan Planet Mars lengkap dengan animasi latar belakang, yang membuat pemakainya merasa berada di luar angkasa.
Lalu, pelbagai peralatan laboratorium fisika, yang sebelumnya mungkin kelewat kecil untuk dilihat secara beramai-ramai, pun dihadirkan dengan ukuran besar. Alat-alat seperti mikrometer sekrup untuk mengukur dan oscillator untuk mengukur gelombang dapat diutak-atik sama seperti aslinya. "Kami sengaja mendesain supaya bisa interaktif seperti video game, sehingga anak lebih tertarik," Hary menerangkan.
Kini, tutur Hary, software yang mereka kembangkan itu mulai merambah ke sejumlah sekolah di luar negeri. Setidaknya ada 23 negara, antara lain, Singapura, Australia, dan Amerika Serikat, yang memakainya. "Dunia memang sedang demam e-learning".
Selain alat peraga, teknologi digital tengah mengubah cara penyediaan materi belajar. Salah satunya adalah penyediaan buku pelajaran dalam format e-book. Departemen Pendidikan Nasional pada Agustus 2008 meluncurkan buku sekolah elektronik, yang bisa diunduh di situs Internet departemen ini. Idenya, buku yang tersedia secara online ini bisa mengatasi kesulitan pengadaan buku ajar di daerah yang tak terjangkau oleh penerbit. Tampilan buku elektronik ini pun sengaja dibuat persis seperti versi cetak sehingga rasa membaca buku masih ada.
Teknologi serupa dimanfaatkan Yayasan Mitra Netra, Jakarta, yang menyediakan buku pelajaran bagi para penyandang tunanetra. Yayasan ini mengetik ulang berbagai buku pelajaran ke dalam huruf Braille, lantas mengunggahnya ke situs www.kebi.or.id.
Direktur Eksekutif Mitra Netra Bambang Basuki menyatakan penyandang tunanetra di Indonesia sangat kekurangan buku bacaan. Dengan jalan ini, buku pelajaran dengan huruf Braille yang sulit dicari di toko buku kini bisa diunduh gratis, baik oleh lembaga pendidikan tunanetra maupun perseorangan. Hanya, para pengunduh harus memiliki mesin cetak huruf Braille.
Universitas Bina Nusantara, Jakarta, menjadi salah satu perguruan tinggi yang juga memanfaatkan jaringan Internet. Penyediaan materi kuliah lewat Internet sudah dilakukan Bina Nusantara sejak delapan tahun silam. Sistem perkuliahan berbasis teknologi informasi di kampus itu dikenal dengan multichannel learning.
Dan mulai bulan ini, Binus--begitu universitas itu biasa disebut--mulai menggelar program online learning, yang seluruh proses perkuliahannya berbasis digital. Sebenarnya format kuliah online itu sama dengan program sarjana reguler di Binus. Tapi program itu tak menuntut mahasiswa selalu hadir di kampus karena perkuliahan bisa dilakukan dari mana saja.
Menurut Dekan Online Learning Binus Harjanto Prabowo, program ini ditujukan bagi mereka yang punya akses Internet dan bisa belajar mandiri tapi tak punya waktu untuk kuliah di kampus. "Kami menawarkan program yang fleksibel dalam waktu dan tempat belajar," katanya.
Program belajar online itu, Harjanto menambahkan, bukan ditujukan bagi mereka yang baru lulus sekolah menengah atas, tapi lebih kepada mereka yang sudah bekerja, wiraswasta, dan ibu rumah tangga. Meski program ini masih baru, pendaftarnya lumayan banyak.
Binus baru membuka kuliah online itu untuk jurusan S-1 Manajemen Pemasaran dan S-1 Sistem Informasi khusus untuk lulusan D-3. Rencananya, perkuliahan online learning dimulai Senin besok. Ada sekitar 40 mahasiswa yang akan mengikuti kuliah online tersebut.
Setiap mahasiswa diberi komputer jinjing tipe netbook, yang di dalamnya sudah dilengkapi program Learning Management System (LMS). Dalam program itu sudah ada materi berbagai mata kuliah untuk satu semester dan daftar bacaan berbentuk buku dan jurnal elektronik yang bisa diakses di perpustakaan digital Binus. Benar-benar tanpa kertas sama sekali.
Lalu, dalam LMS juga sudah disiapkan forum sebagai wadah mahasiswa berkonsultasi secara pribadi dengan dosen. Forum itu juga sebagai tempat diskusi kelompok dengan mahasiswa lainnya.
Harjanto menemukan satu keuntungan dari sistem belajar online tersebut. "Dosen bagus atau praktisi yang sebelumnya sulit didatangkan kini bisa ikut mengajar karena mereka tak perlu ke kampus," ujarnya.
Binus juga mendesain agar program pada netbook tak harus selalu terhubung ke Internet secara terus-menerus. Setiap terhubung ke Internet, LMS secara otomatis akan melakukan pemutakhiran data dan materi. Jadi mahasiswa memang tak perlu datang ke kampus kecuali untuk beberapa kali pertemuan tatap muka dan ujian.
Ke depan, tutur Harjanto, Binus berencana meluaskan online learning itu menjadi berskala nasional. Program pun akan diperluas ke belajar satu pokok bahasan saja. Misalnya, bahasa Indonesia, yang punya potensi besar menarik mahasiswa dari mancanegara.
"Yang jelas, sekarang ini, mau tak mau, harus bergeser ke digital karena arahnya memang ke sana," kata Harjanto. "Kalau kita tak memulainya sekarang, nanti kita tergilas oleh waktu." OKTAMANDJAYA WIGUNA | REH ATEMALEM SUSANTI
sumber: http://www.korantempo.com
Mohammad Khoirun hanya bisa mengusap dada melihat wajah-wajah kebingungan di hadapannya. Sepanjang enam tahun mengajar, guru kelas IV sekolah dasar itu menemukan murid-muridnya kewalahan jika bertemu dengan pelajaran matematika yang pelik. Salah satunya materi bangun ruang dan pengukurannya.
Agar siswanya cepat menangkap penjelasan, Khoirun mencoba menggambar bangun ruang di papan tulis. Tapi, bukannya murid-muridnya cepat paham, ia malah lebih sering kehilangan waktu gara-gara mesti menggambar. Lama-kelamaan itu pun membuat Khoirun letih.
Semuanya berubah sejak Agustus tahun lalu, saat Khoirun mulai memakai bantuan peranti lunak pendidikan. Selain ia tak perlu repot menggambar, tampilan animasi software yang interaktif menangkap perhatian muridnya, sehingga, hanya dalam satu kali pertemuan, mereka sudah memahami materi pelik itu.
Khoirun bungah lantaran matematika, yang sebelumnya dibenci, kini jadi paling dinanti. "Sekarang itu eranya anak-anak sudah terbiasa dengan barang-barang digital, seperti PlayStation," katanya. "Kalau gurunya tidak pakai digital juga, ya, anak-anak tidak akan tertarik," guru SD Muhammadiyah 2 Situbondo, Jawa Timur, itu menambahkan.
SD Muhammadiyah tempat Khoirun mengajar hanyalah satu dari sekian banyak sekolah di Indonesia yang mulai memakai komputer sebagai alat bantu mengajar. Kini teknologi informasi sudah mulai mengubah metode belajar-mengajar di Tanah Air. Boleh dibilang, sebuah revolusi tengah membawa dunia pendidikan ke era digital atawa e-learning.
PT Pesona Edukasi, yang memproduksi peranti lunak pendidikan tersebut, mencatat sekitar 3.000 sekolah di seluruh Indonesia memakai produk mereka. Menurut Direktur Pemasaran Pesona Edukasi Hary Sudiyono Candra, dalam empat tahun terakhir, permintaan terhadap peranti lunak itu terus meningkat. "Sepertinya masyarakat mulai sadar bahwa alat bantu teknologi semacam ini dibutuhkan," ujarnya.
Perusahaan yang berkantor di Harmoni Plaza, Jakarta, itu membuat software pendidikan pelajaran matematika untuk kelas III sekolah dasar hingga kelas III sekolah menengah atas. Adapun peranti lunak pelajaran fisika hanya untuk tingkat sekolah menengah.
Program komputer itu memberi simulasi dengan animasi interaktif dari pelbagai topik pelajaran. "Peran software ini adalah alat bantu mengajar yang digunakan guru untuk menerangkan pelajaran," kata Hary tentang software yang meraih berbagai penghargaan bidang teknologi dan pendidikan itu.
Misalnya, saat belajar soal pengaruh gravitasi terhadap getaran benda, peranti lunak itu menampilkan bandul digantung pada tali, yang bisa diubah-ubah panjang dan gerakannya sesuai dengan keinginan guru. Bahkan bandul yang sama bisa dibawa ke kondisi gravitasi bulan dan Planet Mars lengkap dengan animasi latar belakang, yang membuat pemakainya merasa berada di luar angkasa.
Lalu, pelbagai peralatan laboratorium fisika, yang sebelumnya mungkin kelewat kecil untuk dilihat secara beramai-ramai, pun dihadirkan dengan ukuran besar. Alat-alat seperti mikrometer sekrup untuk mengukur dan oscillator untuk mengukur gelombang dapat diutak-atik sama seperti aslinya. "Kami sengaja mendesain supaya bisa interaktif seperti video game, sehingga anak lebih tertarik," Hary menerangkan.
Kini, tutur Hary, software yang mereka kembangkan itu mulai merambah ke sejumlah sekolah di luar negeri. Setidaknya ada 23 negara, antara lain, Singapura, Australia, dan Amerika Serikat, yang memakainya. "Dunia memang sedang demam e-learning".
Selain alat peraga, teknologi digital tengah mengubah cara penyediaan materi belajar. Salah satunya adalah penyediaan buku pelajaran dalam format e-book. Departemen Pendidikan Nasional pada Agustus 2008 meluncurkan buku sekolah elektronik, yang bisa diunduh di situs Internet departemen ini. Idenya, buku yang tersedia secara online ini bisa mengatasi kesulitan pengadaan buku ajar di daerah yang tak terjangkau oleh penerbit. Tampilan buku elektronik ini pun sengaja dibuat persis seperti versi cetak sehingga rasa membaca buku masih ada.
Teknologi serupa dimanfaatkan Yayasan Mitra Netra, Jakarta, yang menyediakan buku pelajaran bagi para penyandang tunanetra. Yayasan ini mengetik ulang berbagai buku pelajaran ke dalam huruf Braille, lantas mengunggahnya ke situs www.kebi.or.id.
Direktur Eksekutif Mitra Netra Bambang Basuki menyatakan penyandang tunanetra di Indonesia sangat kekurangan buku bacaan. Dengan jalan ini, buku pelajaran dengan huruf Braille yang sulit dicari di toko buku kini bisa diunduh gratis, baik oleh lembaga pendidikan tunanetra maupun perseorangan. Hanya, para pengunduh harus memiliki mesin cetak huruf Braille.
Universitas Bina Nusantara, Jakarta, menjadi salah satu perguruan tinggi yang juga memanfaatkan jaringan Internet. Penyediaan materi kuliah lewat Internet sudah dilakukan Bina Nusantara sejak delapan tahun silam. Sistem perkuliahan berbasis teknologi informasi di kampus itu dikenal dengan multichannel learning.
Dan mulai bulan ini, Binus--begitu universitas itu biasa disebut--mulai menggelar program online learning, yang seluruh proses perkuliahannya berbasis digital. Sebenarnya format kuliah online itu sama dengan program sarjana reguler di Binus. Tapi program itu tak menuntut mahasiswa selalu hadir di kampus karena perkuliahan bisa dilakukan dari mana saja.
Menurut Dekan Online Learning Binus Harjanto Prabowo, program ini ditujukan bagi mereka yang punya akses Internet dan bisa belajar mandiri tapi tak punya waktu untuk kuliah di kampus. "Kami menawarkan program yang fleksibel dalam waktu dan tempat belajar," katanya.
Program belajar online itu, Harjanto menambahkan, bukan ditujukan bagi mereka yang baru lulus sekolah menengah atas, tapi lebih kepada mereka yang sudah bekerja, wiraswasta, dan ibu rumah tangga. Meski program ini masih baru, pendaftarnya lumayan banyak.
Binus baru membuka kuliah online itu untuk jurusan S-1 Manajemen Pemasaran dan S-1 Sistem Informasi khusus untuk lulusan D-3. Rencananya, perkuliahan online learning dimulai Senin besok. Ada sekitar 40 mahasiswa yang akan mengikuti kuliah online tersebut.
Setiap mahasiswa diberi komputer jinjing tipe netbook, yang di dalamnya sudah dilengkapi program Learning Management System (LMS). Dalam program itu sudah ada materi berbagai mata kuliah untuk satu semester dan daftar bacaan berbentuk buku dan jurnal elektronik yang bisa diakses di perpustakaan digital Binus. Benar-benar tanpa kertas sama sekali.
Lalu, dalam LMS juga sudah disiapkan forum sebagai wadah mahasiswa berkonsultasi secara pribadi dengan dosen. Forum itu juga sebagai tempat diskusi kelompok dengan mahasiswa lainnya.
Harjanto menemukan satu keuntungan dari sistem belajar online tersebut. "Dosen bagus atau praktisi yang sebelumnya sulit didatangkan kini bisa ikut mengajar karena mereka tak perlu ke kampus," ujarnya.
Binus juga mendesain agar program pada netbook tak harus selalu terhubung ke Internet secara terus-menerus. Setiap terhubung ke Internet, LMS secara otomatis akan melakukan pemutakhiran data dan materi. Jadi mahasiswa memang tak perlu datang ke kampus kecuali untuk beberapa kali pertemuan tatap muka dan ujian.
Ke depan, tutur Harjanto, Binus berencana meluaskan online learning itu menjadi berskala nasional. Program pun akan diperluas ke belajar satu pokok bahasan saja. Misalnya, bahasa Indonesia, yang punya potensi besar menarik mahasiswa dari mancanegara.
"Yang jelas, sekarang ini, mau tak mau, harus bergeser ke digital karena arahnya memang ke sana," kata Harjanto. "Kalau kita tak memulainya sekarang, nanti kita tergilas oleh waktu." OKTAMANDJAYA WIGUNA | REH ATEMALEM SUSANTI
sumber: http://www.korantempo.com
Sabtu, 16 Mei 2009
Prangko, Pelengkap Sarana Pendidikan dan Perekam Sejarah
Prangko, Pelengkap Sarana Pendidikan dan Perekam Sejarah
Prangko tidak lagi menjadi sekadar alat pembayaran pengiriman surat. Saat ini prangko bisa digunakan sebagai sarana pendidikan dan alat merekam sejarah.
Menurut Kepala Unit Filateli PT Pos Indonesia Abdussyukur, Kamis (7/5), prangko tidak lagi sekadar bagian dari pengiriman surat. Dengan bentuk dan gambar yang menampilkan obyek khas, prangko mampu menyampaikan banyak pesan. Prangko bisa memberikan informasi sejarah, promosi budaya, flora, fauna, dan arsitektur kota.
"Prangko bisa memberikan banyak pengetahuan baru atau mengajak orang lain lebih peduli dalam berbagai macam hal," katanya. Ia mencontohkan, peluncuran tiga prangko bertema Tahun Internasional Astronomi di Observatorium Bosscha, Bandung, Sabtu (2/5). Seri ini terdiri dari tiga prangko, yaitu Teleskop Galileo, logo International Year of Astronomy 2009, dan profil Galileo Galilei.
Penerbitan prangko seri ini tidak sekadar memanfaatkan waktu peringatan Hari Astronomi Internasional 2009. Lebih dari itu, gambar yang ada dalam prangko mencoba memberikan pendidikan astronomi bagi masyarakat.
"Melalui seri ini, PT Pos ingin memperkenalkan gambar dan profil Galileo serta teleskop yang digunakan Galileo 400 tahun lalu. Ini diharapkan menimbulkan kepedulian masyarakat pada kegiatan astronomi," ujarnya.
Contoh lain, penerbitan prangko Tahun Baru Imlek 2560. Saat itu, PT Pos Indonesia meluncurkan prangko bertema shio kerbau. Ia mengatakan, penerbitan prangko itu untuk menandai siklus kedua dalam kalender China. Namun, di samping itu, prangko juga diharapkan memperkenalkan salah satu bagian budaya Tionghoa di Indonesia.
Hal sama dikatakan Mulyana Sadiun, filatelis yang banyak mengumpulkan obyek astronomi. Gambar dalam prangko memberikannya pengetahuan berguna dalam mengenal berbagai macam obyek atau aktivitas antariksa. Dengan begitu, selain menyalurkan hobi mengumpulkan prangko, ia juga mendapatkan ilmu tambahan dengan mengetahui pesan apa yang disampaikan melalui gambar prangko. Beberapa seri prangko yang memberikan pengetahuan baru antara lain Tahun Geofisika Internasional (1958), 40 Tahun Observatorium Bosscha (1969), dan Satelit Domestik Palapa (1976).
"Bila mengikuti kejuaraan filateli, filatelis wajib mencantumkan informasi prangko. Kalau filatelis tidak mengetahuinya, ia harus mencarinya," ujarnya.
Sekretaris Jenderal Departemen Komunikasi dan Informatika Aswin Sasongko mengatakan, saat ini peran prangko menjadi semacam alat perekam sejarah peristiwa ataupun orang tertentu.
Ia mencontohkan penerbitan prangko seri Soeharto, mantan Presiden RI. Prangko seri ini menggambarkan aktivitas Soeharto sebelum dan sewaktu menjadi presiden.
"Gambar dalam prangko memberikan kemudahan bagi banyak orang mengenal kejadian bersejarah dalam dan luar negeri," kata Aswin. (CHE)
sumber: http://www.cetak.kompas.com
Prangko tidak lagi menjadi sekadar alat pembayaran pengiriman surat. Saat ini prangko bisa digunakan sebagai sarana pendidikan dan alat merekam sejarah.
Menurut Kepala Unit Filateli PT Pos Indonesia Abdussyukur, Kamis (7/5), prangko tidak lagi sekadar bagian dari pengiriman surat. Dengan bentuk dan gambar yang menampilkan obyek khas, prangko mampu menyampaikan banyak pesan. Prangko bisa memberikan informasi sejarah, promosi budaya, flora, fauna, dan arsitektur kota.
"Prangko bisa memberikan banyak pengetahuan baru atau mengajak orang lain lebih peduli dalam berbagai macam hal," katanya. Ia mencontohkan, peluncuran tiga prangko bertema Tahun Internasional Astronomi di Observatorium Bosscha, Bandung, Sabtu (2/5). Seri ini terdiri dari tiga prangko, yaitu Teleskop Galileo, logo International Year of Astronomy 2009, dan profil Galileo Galilei.
Penerbitan prangko seri ini tidak sekadar memanfaatkan waktu peringatan Hari Astronomi Internasional 2009. Lebih dari itu, gambar yang ada dalam prangko mencoba memberikan pendidikan astronomi bagi masyarakat.
"Melalui seri ini, PT Pos ingin memperkenalkan gambar dan profil Galileo serta teleskop yang digunakan Galileo 400 tahun lalu. Ini diharapkan menimbulkan kepedulian masyarakat pada kegiatan astronomi," ujarnya.
Contoh lain, penerbitan prangko Tahun Baru Imlek 2560. Saat itu, PT Pos Indonesia meluncurkan prangko bertema shio kerbau. Ia mengatakan, penerbitan prangko itu untuk menandai siklus kedua dalam kalender China. Namun, di samping itu, prangko juga diharapkan memperkenalkan salah satu bagian budaya Tionghoa di Indonesia.
Hal sama dikatakan Mulyana Sadiun, filatelis yang banyak mengumpulkan obyek astronomi. Gambar dalam prangko memberikannya pengetahuan berguna dalam mengenal berbagai macam obyek atau aktivitas antariksa. Dengan begitu, selain menyalurkan hobi mengumpulkan prangko, ia juga mendapatkan ilmu tambahan dengan mengetahui pesan apa yang disampaikan melalui gambar prangko. Beberapa seri prangko yang memberikan pengetahuan baru antara lain Tahun Geofisika Internasional (1958), 40 Tahun Observatorium Bosscha (1969), dan Satelit Domestik Palapa (1976).
"Bila mengikuti kejuaraan filateli, filatelis wajib mencantumkan informasi prangko. Kalau filatelis tidak mengetahuinya, ia harus mencarinya," ujarnya.
Sekretaris Jenderal Departemen Komunikasi dan Informatika Aswin Sasongko mengatakan, saat ini peran prangko menjadi semacam alat perekam sejarah peristiwa ataupun orang tertentu.
Ia mencontohkan penerbitan prangko seri Soeharto, mantan Presiden RI. Prangko seri ini menggambarkan aktivitas Soeharto sebelum dan sewaktu menjadi presiden.
"Gambar dalam prangko memberikan kemudahan bagi banyak orang mengenal kejadian bersejarah dalam dan luar negeri," kata Aswin. (CHE)
sumber: http://www.cetak.kompas.com
Kamis, 14 Mei 2009
Duh,,siswa terpaksa menumpang UASBN
BANDUNG, KOMPAS.com — Sejumlah sekolah dasar di Bandung tidak dapat menyelenggarakan ujian akhir sekolah berstandar nasional (UASBN) secara mandiri. Siswa di sekolah ini terpaksa menumpang tes UASBN, termasuk ujian sekolah yang dilaksanakan mulai Kamis (14/5) di sekolah tetangga.
Sekolah ini di antaranya SD Trikarsa dan SD Jembar, Kota Bandung. Ke-38 siswa dari kedua sekolah swasta ini menumpang ujian di SDN Kacapiring I Kota Bandung. SD Trikarsa adalah salah satu sekolah yang sangat minim sarana prasarana. Atap sekolah ini jebol beberapa minggu lalu.
Menurut Kepala SD Kacapiring I, Neneng Kordiati, kedua sekolah ini tidak bisa menyelenggarakan UASBN secara mandiri karena belum terakreditasi. Bahkan untuk ujian sekolah yang lingkupnya lokal, tempat pelaksanaan dan penyusunan soal juga masih menumpang di sekolah negeri ini.
Soal UAS pun yang buat dari kami (SDN Kacapiring I). Begitu pun surat tanda tamat belajar (STTB), kami juga yang mengeluarkan, ucapnya. Persoalan sarana prasarana adalah salah satu pertimbangan kedua sekolah ini belum dibolehkan menyelenggarakan ujian sendiri.
Meskipun berstatus ibu kota provinsi, tidak sedikit sekolah di Kota Bandung yang mengalami hal ini. Menurut Kepala Bidang TK-SD Dinas Pendidikan Kota Bandung Ende Muttaqin, setidaknya ada 10 sekolah yang belum diperbolehkan menyelenggarakan ujian secara mandiri.
Menurut standar operasional, hanya sekolah terakreditasi yang boleh menyelenggarakan UASBN, ucapnya. Namun, ia mengatakan, sekolah ini seluruhnya adalah swasta. Khusus negeri, seluruhnya kini sudah menjadi penyelenggara mandiri ujian akhir.
Kepala Kepala Seksi Pembinaan TK dan SD Bidang Pendidikan Dasar Disdik Provinsi Jawa Barat Uuh Suparman mengatakan, jika ketentuan tentang penyelenggara ujian ini diterapkan rigid, maka akan banyak sekolah yang tidak bisa mengadakan ujian secara mandiri. "Soalnya, masih banyak sekolah yang belum diakreditasi. Termasuk, sekolah negeri sekali pun," ucapnya.
Kepala SD Trikarsa Teti Mulyati mengatakan, dirinya maupun siswa tidak keberatan jika sekolah belum dipercaya untuk menyelenggarakan ujian sendiri. Sebab, fasilitas di sekolahnya memang belum memadai betul. Siswa di sekolah ini terpaksa harus menempuh tambahan perjalanan sekitar 1 kilometer untuk mengikuti ujian di SDN Kacapiring I.
sumber: http://www.kompas.com
Sekolah ini di antaranya SD Trikarsa dan SD Jembar, Kota Bandung. Ke-38 siswa dari kedua sekolah swasta ini menumpang ujian di SDN Kacapiring I Kota Bandung. SD Trikarsa adalah salah satu sekolah yang sangat minim sarana prasarana. Atap sekolah ini jebol beberapa minggu lalu.
Menurut Kepala SD Kacapiring I, Neneng Kordiati, kedua sekolah ini tidak bisa menyelenggarakan UASBN secara mandiri karena belum terakreditasi. Bahkan untuk ujian sekolah yang lingkupnya lokal, tempat pelaksanaan dan penyusunan soal juga masih menumpang di sekolah negeri ini.
Soal UAS pun yang buat dari kami (SDN Kacapiring I). Begitu pun surat tanda tamat belajar (STTB), kami juga yang mengeluarkan, ucapnya. Persoalan sarana prasarana adalah salah satu pertimbangan kedua sekolah ini belum dibolehkan menyelenggarakan ujian sendiri.
Meskipun berstatus ibu kota provinsi, tidak sedikit sekolah di Kota Bandung yang mengalami hal ini. Menurut Kepala Bidang TK-SD Dinas Pendidikan Kota Bandung Ende Muttaqin, setidaknya ada 10 sekolah yang belum diperbolehkan menyelenggarakan ujian secara mandiri.
Menurut standar operasional, hanya sekolah terakreditasi yang boleh menyelenggarakan UASBN, ucapnya. Namun, ia mengatakan, sekolah ini seluruhnya adalah swasta. Khusus negeri, seluruhnya kini sudah menjadi penyelenggara mandiri ujian akhir.
Kepala Kepala Seksi Pembinaan TK dan SD Bidang Pendidikan Dasar Disdik Provinsi Jawa Barat Uuh Suparman mengatakan, jika ketentuan tentang penyelenggara ujian ini diterapkan rigid, maka akan banyak sekolah yang tidak bisa mengadakan ujian secara mandiri. "Soalnya, masih banyak sekolah yang belum diakreditasi. Termasuk, sekolah negeri sekali pun," ucapnya.
Kepala SD Trikarsa Teti Mulyati mengatakan, dirinya maupun siswa tidak keberatan jika sekolah belum dipercaya untuk menyelenggarakan ujian sendiri. Sebab, fasilitas di sekolahnya memang belum memadai betul. Siswa di sekolah ini terpaksa harus menempuh tambahan perjalanan sekitar 1 kilometer untuk mengikuti ujian di SDN Kacapiring I.
sumber: http://www.kompas.com
Dilarang Mendirikan Sekolah Miskin
Pendidikan di Indonesia sebagai Negara besar di dunia secara kuantitatif, memang selalu menarik untuk dilihat, alasannya Sebagai Negara besar tentunya Indonesia memiliki kemampuan lebih dalam segala hal tentang pendidikan, baik itu mengenai pengelolaan, belajar-mengajar, sarana-prasarana, tenaga pendidik, anak didik ataupun unsur-unsur pendidikan lainnya.
Seiring dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, maka didalamnya banyak sekali diatur tentang apa saja yang distandarisasikan oleh pemerintah melalui Badan Nasional Standarisasi Pendidikan, dan salah satu standar yang cukup menjadi perhatian adalah adanya standarisasi sarana dan prasarana pendidikan. Dalam beberapa pasalnya, salah satu diantaranya pasal 42 ayat 2 menyebutkan, Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
Apabila mengacu dari pasal 42 ayat 2 PP No. 19 Tahun 2005 tersebut, maka bisa dibayangkan bahwa sekolah-sekolah di nusantara ini harus lengkap sarana-prasarananya, yang dengan kata lain sekolah di semua tingkat satuan pendidikan harus kaya, dan tidak ada peluang bagi sekolah miskin. Sedangkan di Surabaya, juga masih banyak sekolah-sekolah dengan katagori miskin.
Lantas, bagaimana nasib sekolah-sekolah miskin apabila strandar sarana dan prasarana itu diberlakukan? Apakah ada gagasan mencerahkan, sehingga sekolah-sekolah miskin itu tidak gulung tikar dan tutup dengan terpaksa.
Menurut hemat penulis, ada beberapa kemungkinan yang akan dialami oleh sekolah-sekolah miskin, diantaranya adalah : Pertama, Gulung tikar dan bubar secara sistematis. Artinya dengan standart sarana prasarana yang mengharuskan ketersediaan modal yang tidak sedikit membuat sekolah miskin menjadi kelihatan semakin miskin, ini akan terjadi khusunya pada sekolah-sekolah swasta miskin. Apalagi ditengah persaingan dengan sekolah-sekolah negeri yang di banyak iklannya pemerintah membuat slogan besar pendidikan gratis bagi sekolah negeri, sudah jatuh tertimpa tanggalah sekolah swasta miskin ini. Anda bisa membayangkan, dengan sarana yang pas-pasan sekolah miskin masih menarik uang iuran kepada siswanya sedangkan misalnya sekolah negeri yang sarananya pas-pasan sudah menggratiskan siswanya dari iuran bulanan, sebagai wali murid tentu lebih akan tergiur menyekolahkan anaknya di sekolah negeri. Ini problem besar yang harus dihadapi sekolah-sekolah swasta miskin, utamanya mereka harus membalik logika bahwa hubungan antara sarana-prasarana dengan prestasi belajar tidak selalu berbanding lurus, ini usaha yang tidak mudah. Jika sekolah swasta miskin masih menggunakan cara-cara biasa untuk menjawab persoalan ini, maka umur sekolah itu akan semakin pendek dan harus sudah mempersiapkan diri menghadari sakaratul mautnya.
Kemungkinan kedua: Sekolah-sekolah miskin harus segera membangun koalisi dengan sesama sekolah miskin atau dengan sekolah sekolah kaya disekitarnya. Ini adalah kemungkinan terburuk kedua dengan harapan sekolah tidak bubar. Bagaimana cara membangun koalisi sekolah yang efektif, tentu tidak seperti koalisi parpol peserta pemilu yang arah koalisinya adalah bagi-bagi kekuasaan, kalau di sekolah-sekolah miskin apanya yang mau dibagi? Koalisi sekolah ini harus mengedepankan peran masing-masing sekolah sebagai problem solver, termasuk peran tenaga pendidik di dalamnya. Jangan sampai membangun koalisi hanya dipermukaan saja, karena lambat laun sekolah itu tetap harus gulung tikar karena ditinggalkan siswanya utamanya karena sudah kehilaangan mutu yang selalu diidamkan banyak siswa dan wali siswa.
Setidaknya dua kemungkinan tersebut diatas akan sangat mungkin terjadi apabila PP.19 Tahun 2005 itu diberlakukan secara masif dan leterlek, namun apabila pemerintah memiliki kebijakan lain untuk menjadi semacam stimulus treatman dengan memberikan suntikan dana bagi sekolah miskin untuk memenuhi standart sarana-prasarana maka ketakutan sekolah miskin akan bubar tidak akan terjadi. Maka sekolah miskin akan terselamatkan, karena sebenarnya keberadaan sekolah-sekolah swasta entah miskin atau kaya turut mendukung kesuksesan program wajib belajar pemerintah, sekolah-sekolah ini menjadi alternatif tempat belajar karena ketersediaan sekolah negeri belum mencukupi untuk melayani seluruh pewajib belajar. Disinilah mungkin pertimbangan yang harus membuat pemerintah mempunyai perasaan dan empati kepada sekolah miskin, disamping tetap menjaga standar mutu di semua sekolah.
Jika tidak ada perlakuan khusus kepada sekolah miskin, maka sudah saatnya diiklankan oleh pemerintah LARANGAN MENDIRIKAN SEKOLAH MISKIN.
oleh: M.Nur K. Amrullah
sumber: http://www.kutuilmu.wordpress.com
Seiring dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, maka didalamnya banyak sekali diatur tentang apa saja yang distandarisasikan oleh pemerintah melalui Badan Nasional Standarisasi Pendidikan, dan salah satu standar yang cukup menjadi perhatian adalah adanya standarisasi sarana dan prasarana pendidikan. Dalam beberapa pasalnya, salah satu diantaranya pasal 42 ayat 2 menyebutkan, Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
Apabila mengacu dari pasal 42 ayat 2 PP No. 19 Tahun 2005 tersebut, maka bisa dibayangkan bahwa sekolah-sekolah di nusantara ini harus lengkap sarana-prasarananya, yang dengan kata lain sekolah di semua tingkat satuan pendidikan harus kaya, dan tidak ada peluang bagi sekolah miskin. Sedangkan di Surabaya, juga masih banyak sekolah-sekolah dengan katagori miskin.
Lantas, bagaimana nasib sekolah-sekolah miskin apabila strandar sarana dan prasarana itu diberlakukan? Apakah ada gagasan mencerahkan, sehingga sekolah-sekolah miskin itu tidak gulung tikar dan tutup dengan terpaksa.
Menurut hemat penulis, ada beberapa kemungkinan yang akan dialami oleh sekolah-sekolah miskin, diantaranya adalah : Pertama, Gulung tikar dan bubar secara sistematis. Artinya dengan standart sarana prasarana yang mengharuskan ketersediaan modal yang tidak sedikit membuat sekolah miskin menjadi kelihatan semakin miskin, ini akan terjadi khusunya pada sekolah-sekolah swasta miskin. Apalagi ditengah persaingan dengan sekolah-sekolah negeri yang di banyak iklannya pemerintah membuat slogan besar pendidikan gratis bagi sekolah negeri, sudah jatuh tertimpa tanggalah sekolah swasta miskin ini. Anda bisa membayangkan, dengan sarana yang pas-pasan sekolah miskin masih menarik uang iuran kepada siswanya sedangkan misalnya sekolah negeri yang sarananya pas-pasan sudah menggratiskan siswanya dari iuran bulanan, sebagai wali murid tentu lebih akan tergiur menyekolahkan anaknya di sekolah negeri. Ini problem besar yang harus dihadapi sekolah-sekolah swasta miskin, utamanya mereka harus membalik logika bahwa hubungan antara sarana-prasarana dengan prestasi belajar tidak selalu berbanding lurus, ini usaha yang tidak mudah. Jika sekolah swasta miskin masih menggunakan cara-cara biasa untuk menjawab persoalan ini, maka umur sekolah itu akan semakin pendek dan harus sudah mempersiapkan diri menghadari sakaratul mautnya.
Kemungkinan kedua: Sekolah-sekolah miskin harus segera membangun koalisi dengan sesama sekolah miskin atau dengan sekolah sekolah kaya disekitarnya. Ini adalah kemungkinan terburuk kedua dengan harapan sekolah tidak bubar. Bagaimana cara membangun koalisi sekolah yang efektif, tentu tidak seperti koalisi parpol peserta pemilu yang arah koalisinya adalah bagi-bagi kekuasaan, kalau di sekolah-sekolah miskin apanya yang mau dibagi? Koalisi sekolah ini harus mengedepankan peran masing-masing sekolah sebagai problem solver, termasuk peran tenaga pendidik di dalamnya. Jangan sampai membangun koalisi hanya dipermukaan saja, karena lambat laun sekolah itu tetap harus gulung tikar karena ditinggalkan siswanya utamanya karena sudah kehilaangan mutu yang selalu diidamkan banyak siswa dan wali siswa.
Setidaknya dua kemungkinan tersebut diatas akan sangat mungkin terjadi apabila PP.19 Tahun 2005 itu diberlakukan secara masif dan leterlek, namun apabila pemerintah memiliki kebijakan lain untuk menjadi semacam stimulus treatman dengan memberikan suntikan dana bagi sekolah miskin untuk memenuhi standart sarana-prasarana maka ketakutan sekolah miskin akan bubar tidak akan terjadi. Maka sekolah miskin akan terselamatkan, karena sebenarnya keberadaan sekolah-sekolah swasta entah miskin atau kaya turut mendukung kesuksesan program wajib belajar pemerintah, sekolah-sekolah ini menjadi alternatif tempat belajar karena ketersediaan sekolah negeri belum mencukupi untuk melayani seluruh pewajib belajar. Disinilah mungkin pertimbangan yang harus membuat pemerintah mempunyai perasaan dan empati kepada sekolah miskin, disamping tetap menjaga standar mutu di semua sekolah.
Jika tidak ada perlakuan khusus kepada sekolah miskin, maka sudah saatnya diiklankan oleh pemerintah LARANGAN MENDIRIKAN SEKOLAH MISKIN.
oleh: M.Nur K. Amrullah
sumber: http://www.kutuilmu.wordpress.com
Banyak SMK Tak Miliki Sarana Praktik
Pelaksanaan program pendidikan vokasional di Kota Malang tengah disorot. Meski komposisi SMK nya yang sudah mampu melebihi jumlah SMA, namun banyak dari SMK itu yang belum menyediakan fasilitas pembelajaran secara layak. Minimnya sarana dan prasarana ini membuat pelaksanaan pendidikan vokasional di Kota Malang terkesan terburu buru bahkan belum bisa dikatakan berhasil.
“Masih banyak SMK yang kekurangan sarana dan prasarana, padahal itu peralatan vital yang harus dipenuhi. Jadi ada kesan pelaksanaan pendidikan vokasional ini terburu-buru dan jauh dari target berhasil (masih gagal –red),” ungkap Drs Sakban Rosidi Msi, Ketua Unit Pelaksana Akreditasi (UPA) Badan Akreditasi Sekolah Kota Malang.
Berdasarkan pengalaman dan temuan dari BAS, banyak SMK di Kota Malang yang belum memiliki laboratorium yang layak sebagai tempat praktikum siswa. Jadinya SMK lebih banyak memberi teori pembelajaran saja tanpa didukung kegiatan praktik secara langsung. Oleh Sakban, kondisi ini membuat pendidikan kejuruan di Kota Malang tidak lebih sebagai SMK Sastra.
“Tujuan pendidikan vokasional itu lebih mengarahkan siswa untuk mendapat keahlian secara langsung. Kalau dalam pembelajaran masih banyak porsi teorinya tanpa ada praktik, ini sama saja dengan SMK sastra,” lanjut Sakban yang pernah aktif di Dewan Pendidikan ini.
Kondisi pendidikan vokasional seperti ini menjadi lebih memrihatinkan, lanjut Sakban, sebab masih terjadi pada Kota Malang yang sudah dikenal sebagai Kota Pendidikan. Dosen pada beberapa kampus swasta ini pernah mengalami sendiri dampak dari minimnya sarana praktik bagi siswa SMK. Mobil pribadinya pernah dijadikan sasaran siswa SMK untuk mempraktikkan cara melepas ban.
“Kebetulan SMK itu memiliki jurusan otomotif tapi karena alat praktikumnya tidak memadai jadi mobil saya dipakai untuk praktik tentang cara melepas ban,” terang Sakban.
Ukuran lain yang diungkap Sakban terkait penilaian atas pendidikan vokasional yang terburu-buru nampak pada banyaknya jumlah SMK yang membuku jurusan informatika dan desain grafis. Memang secara biaya pengadaan perangkat praktikum untuk dua jurusan ini lebih murah disbanding jurusan yang lain. Namun hal ini juga menunjukkan belum adanya visi penyelenggaraan yang jelas.
“Untuk praktikum jurusan informatika dan desain grafis terbilang murah, cukup dengan seperangkat computer dilengkapi software pendukung itu sudah jadi. Tapi kalau jumlah jurusan terlalu banyak memang ada kesan penyelenggaraan pendidikan vokasionalnya tanpa ada misi yang jelas,” tegas Sakban. sty-KP
sumber: http://www.koranpendidikan.com
“Masih banyak SMK yang kekurangan sarana dan prasarana, padahal itu peralatan vital yang harus dipenuhi. Jadi ada kesan pelaksanaan pendidikan vokasional ini terburu-buru dan jauh dari target berhasil (masih gagal –red),” ungkap Drs Sakban Rosidi Msi, Ketua Unit Pelaksana Akreditasi (UPA) Badan Akreditasi Sekolah Kota Malang.
Berdasarkan pengalaman dan temuan dari BAS, banyak SMK di Kota Malang yang belum memiliki laboratorium yang layak sebagai tempat praktikum siswa. Jadinya SMK lebih banyak memberi teori pembelajaran saja tanpa didukung kegiatan praktik secara langsung. Oleh Sakban, kondisi ini membuat pendidikan kejuruan di Kota Malang tidak lebih sebagai SMK Sastra.
“Tujuan pendidikan vokasional itu lebih mengarahkan siswa untuk mendapat keahlian secara langsung. Kalau dalam pembelajaran masih banyak porsi teorinya tanpa ada praktik, ini sama saja dengan SMK sastra,” lanjut Sakban yang pernah aktif di Dewan Pendidikan ini.
Kondisi pendidikan vokasional seperti ini menjadi lebih memrihatinkan, lanjut Sakban, sebab masih terjadi pada Kota Malang yang sudah dikenal sebagai Kota Pendidikan. Dosen pada beberapa kampus swasta ini pernah mengalami sendiri dampak dari minimnya sarana praktik bagi siswa SMK. Mobil pribadinya pernah dijadikan sasaran siswa SMK untuk mempraktikkan cara melepas ban.
“Kebetulan SMK itu memiliki jurusan otomotif tapi karena alat praktikumnya tidak memadai jadi mobil saya dipakai untuk praktik tentang cara melepas ban,” terang Sakban.
Ukuran lain yang diungkap Sakban terkait penilaian atas pendidikan vokasional yang terburu-buru nampak pada banyaknya jumlah SMK yang membuku jurusan informatika dan desain grafis. Memang secara biaya pengadaan perangkat praktikum untuk dua jurusan ini lebih murah disbanding jurusan yang lain. Namun hal ini juga menunjukkan belum adanya visi penyelenggaraan yang jelas.
“Untuk praktikum jurusan informatika dan desain grafis terbilang murah, cukup dengan seperangkat computer dilengkapi software pendukung itu sudah jadi. Tapi kalau jumlah jurusan terlalu banyak memang ada kesan penyelenggaraan pendidikan vokasionalnya tanpa ada misi yang jelas,” tegas Sakban. sty-KP
sumber: http://www.koranpendidikan.com
Jabodetabekjur Membangun Sarana dan Prasarana Pendidikan
Oleh Elde Domahy Lendong, S.Fil
UPAYA untuk menyelaraskan pembangunan antara DKI Jakarta sebagai ibukota Negara Republik Indonesia dengan beberapa daerah penyangga di sekitarnya merupakan sesuatu yang wajar dan sangat mendesak dilakukan karena daerah-daerah yang berada berdekatan dan berbatasan langsung dengan DKI Jakarta akan menjadi penopang bagi Jakarta yang perkembangan pembangunannya semakin hari semakin pesat. Seiring dengan itu, persoalan multidimensi di Jakarta sebagai dampak dari pembangunan semakin mengkhawatirkan sehingga dibutuhkan kerjasama yang saling menguntungkan dengan daerah-daerah lain di sekitarnya.
Jika dilihat dari tingkat kepadatan penduduk, beban DKI Jakarta semakin berat karena setiat tahun ribuan orang datang dari berbagai daerah di Indonesia untuk mencari kerja dan menetap di daerah Jakarta. Belum lagi mengenai persoalan lingkungan, persoalan sampah, banjir, pengangguran, dan berbagai persoalan hukum dan keamanan lainnya.
Selain itu pusat-pusat perdagangan dan jasa masih tersentralisasi di Jakarta sehingga sebagian besar warga yang tinggal di daerah sekitar Jakarta setiap harinya bekerja di Jakarta, yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya kemacetan lalu-lintas di mana-mana. Memang tak bisa dipungkiri, sebagian besar warga yang bekerja di Jakarta berdomisili di daerah-daerah penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur. Jadi tidak heran, jumlah penduduk di Jakarta pada malam hari yang hanya sebanyak 9,8 juta jiwa, bertambah menjadi 12 juta pada siang harinya.
Selain itu, perkembangan pembangunan antara DKI Jakarta dengan daerah-daerah sekitarnya terdapat perbedaan sangat jauh. Pembangunan sarana dan prasarana di Jakarta berkembang pesat, sementara di daerah sekitarnya berjalan stagnan. Hal inilah yang menjadi pemicu arus urbanisasi masyarakat ke Jakarta semakin meningkat sehingga pada akhirnya menimbulkan persoalan sosial yang begitu besar yang mau tidak mau harus ditangani oleh DKI Jakarta.
Untuk meminimalisasi dan mengatasi berbagai persoalan yang ada, maka tiga provinsi yakni Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat mencanangkan kerjasama pembangunan yang saling menguntungkan. Dalam melaksanakan kerjasama pembangunan ini, tidak hanya pemerintah provinsi yang dilibatkan tetapi juga pemerintah kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta antara lain Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi dan Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Selain itu, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang, Provinsi Banten.
Tanda Tangan MoU
Karena itu, dalam rangka merealisasikan dan mengimplementasikan program kerjasama ini, tiga gubernur dan delapan bupati/wali kota yakni Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso, Gubernur Jawa Barat Danny Setiawan yang diwakili oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Nu Man Hakim, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Banten Hj Ratu Atut Chosiyah, Bupati Bogor Agus Utara Effendi, Wali Kota Bogor, Diani Budiarto, Bupati Tangerang H Ismet Iskandar, Wali Kota Tangerang H Wahidin Halim, Bupati Bekasi H M Saleh Manaf, Wali Kota Bekasi Akhmad Zurfaih, Pejabat Wali Kota Depok H Warna Sutarman dan Bupati Cianjur Wasidi Swastomo, di Hotel Imperial Aryaduta, Tangerang, Rabu (28/12) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman mengenai program kerjasama pembangunan tersebut.
Penandatanganan MoU itu merupakan tindak lanjut dari kesepakatan sebelumnya dari forum yang ada yakni 12 Agutus 2005 lalu, yang telah menyepakati program kerjasama prioritas di bidang pendidikan dasar dan pelayanan kesehatan dasar di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur (Jabodetabekjur). Kerjasama pembangunan ini lebih didasarkan pada realitas sosial yang ada, guna terciptanya keselarasan, keserasian dan kesimbangan dalam pembangunan di antara daerah-daerah tersebut.
Dalam nota kesepakatan bersama itu, ditegaskan bahwa kerjasama pembangunan itu bertujuan untuk meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan kesehatan dasar di wilayah Jabodetabekjur. Penandatanganan nota kesepakatan bersama ini tentu menjadi awal yang baik untuk pembangunan di sektor yang lainnya. Memang, nota kesepakatan itu hanya mengatur soal program pembangunan pada tahun anggaran 2006 nanti. Namun, hal itu tidak berarti bahwa kerjasama pembangunan itu hanya berhenti di situ saja. Kerjasama pembangunan di wilayah Jabodetabekjur tentu akan berkelanjutan dan akan diperluas ke bidang-bidang lainnya.
Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso, dalam sambutannya pada acara penandatanganan MoU kerjasama pembangunan di wilayah Jabodetabekjur, Rabu (28/12) malam mengungkapkan, program kerjasama pembangunan antara DKI Jakarta dan daerah-daerah sekitarnya didasarkan pada sebuah tuntutan pembangunan dan perkembangan yang ada. Kerjasama pembangunan itu sangat wajar dan wajib dilakukan demi terciptanya keseimbangan dan keselarasan dalam pembangunan.
“Ada banyak persoalan pembangunan yang sebenarnya harus diatasi dan ditangani secara bersama. Memang selama ini sudah dilakukan tetapi hanya bersifat spontan dan tidak didasarkan pada suatu kesepakatan yang formal dan resmi. Persoalan banjir misalnya, hulunya terdapat di daerah-daerah di sekitar, namun dampaknya atau hilirnya justru terjadi di wilayah DKI Jakarta. Untuk mengatasi masalah banjir tentu harus ada kerjasama pembangunan, baik itu di tingkat hulu banjir itu maupun di tingkat hilirnya,” ungkap Sutiyoso.
Lebih lanjut, Sutiyoso memaparkan, berkaitan dengan penyakit seperti flu burung, antraks, atau polio dan penyakit demam berdarah dengue (DBD), penanganannya sebenarnya harus dilakukan secara bersama. Sebab, jika salah satu warga Bekasi terkena penyangkit flu burung maka dalam waktu yang tidak lama penyakit yang sama akan menyebar ke daerah lainnya termasuk DKI Jakarta.
“Kerjasama pembangunan ini tentu tidak hanya sebatas di bidang pendidikan dasar dan kesehatan dasar saja, tetapi juga di banyak bidang lainnya yang membutuhkan penanganan bersama. Sebab, persoalan yang terjadi di DKI Jakarta masih ada keterkaitannya dengan daerah sekitarnya. Prinsip kerjasama ini tentu saling menguntungkan sehingga terciptanya kesimbangan dan keselarasan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat,” ujar Sutiyoso.
Ia mengatakan, pemerintah DKI Jakarta telah menyanggupi dan mengalokasikan anggaran pada tahun anggaran 2006 nanti dana sebesar Rp 24 miliar untuk empat kota dan empat kabupaten di sekitar Jakarta, yakni Kota Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, dan Kota Bekasi, serta Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Cianjur guna membangun sarana dan prasarana pendidikan dasar dan kesehatan dasar.
“Untuk pengawasan penggunaan dana tersebut sudah diatur dalam nota kesepakatan bersama yakni pemerintah daerah masing-masing dan dilaporkan ke Sekretariat Badan Kerjasama Pembangunan Jabotabek,” jelasnya.
Sutiyoso mengungkapkan, persoalan kemacetan yang sering terjadi di Jakarta juga ada kaitannya dengan daerah sekitar. Ia mengatakan, pada tahun 2004 jumlah kendaraan yang masuk ke Jakarta sebanyak 600 ribu per hari. Sedangkan pada tahun 2005 ini, jumlah kenadaraan yang masuk ke Jakarta mengalami peningkatan menjadi 750 ribu per hari.
“Ini persoalan bersama dan perlu adanya kerjasama dalam penanganannya. Untuk mengurangi jumlah kendaraan pribadi maka diperlukan pembangunan sarana dan prasarana angkutan umum yang lebih memadai dan representatif. Maka, kami dari pemerintah DKI Jakarta dalam tahun anggaran 2006 nanti akan membangun jalur kereta api monorel, dan juga kereta api bawah tanah sehingga semakin banyak warga yang memilih menggunakan angkutan umum daripada kendaraan pribadi. Untuk mambangun jalur kereta api ini tentu bekerjasama dengan daerah sekitar karena pembangunan jalur kereta api itu akan dihubungan dengan daerah sekitar Jakarta sehingga warga yang berdomisili di wilayah Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang, dan Cianjur bisa langsung menggunakan jasa angkutan yang ada menuju Jakarta,” ungkapnya.
Namun Sutiyoso mengaku kecewa dengan telah terjadinya peristiwa Bojong. Pembangunan pabrik pengolahan sampah di Bojong, Bogor akhirnya terhenti karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Peristiwa itu telah menyebabkan rusaknya citra Indonesia di mata investor asing karena pembangunan pabrik pengelohan sampah di Bojong itu telah mengeluarkan dana dan saham yang begitu besar.
“Pembangunan pabrik pengelohan sampah di Bojong menggunakan teknologi tinggi dan ramah lingkungan. Keberadaan pabrik pengelolahan sampah itu juga akan menguntungkan masyarakat sekitar. Karena itu, untuk pabrik pengelohan sampah ini, kami akan bangun di wilayah Jakarta saja sebab hal yang sama kami lihat di Jepang, pabrik pengolahan sampah dibangun di tengah kota dan tidak menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan karena sudah menggunakan teknologi tinggi,” tegas Sutiyoso.
Sutiyoso juga berencana akan melakukan kerjasama di bidang agrobisnis sehingga hasil pertanian di wilayah Jawa Barat, Banten atau di Pulau Jawa lainnya bisa diolah untuk kepentingan ekspor.
“Selama ini kita membeli buah impor di mal atau di pasar. Padahal, di daerah kita sendiri memiliki buah yang berkualitas baik, namun karena tidak diolah dan dikemas dengan teknologi yang bagus sehingga tidak bisa diekspor. Sudah saatnya kita mengekspor buah ke luar negeri,” ujarnya.
Sementara itu, Plt Gubernur Banten Atut Chosiyah mengungkapkan, kerjasama pembangunan di wilayah Jabodetabekjur harus diperluas ke sektor-sektor lainnya termasuk soal keamanan. Ia berharap kerjasama pembangunan itu akan mempercepat pembangunan di wilayah Jabodetabekjur.
“Program kerjasama ini tentu sangat positif dan patut didukung. Karena itu kami meminta agar program kerjasama ini diperluas ke bidang-bidang lainnya. Kami mengakui, jika pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan kesehatan dasar hanya mengandalkan pendapatan daerah Banten tentu akan berjalan lamban. Karena itu kami mengucapkan terima kasih atas bantun dari Pemerintah DKI Jakarta untuk membangunan sarana dan parasana pendidikan dan kesehatan dasar pada tahun anggaran 2006 nanti,” jelasnya.
Hal yang sama diungkapkan Wakil Gubernur Jawa Barat Nu Man Hakim, bahwa Pendapat Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat hanya mencapai Rp 4 triliun. Namun Provinsi DKI Jakarta sudah mencapai Rp 73 triliun lebih. Ia mengungkapkan kerjasama pembangunan dengan DKI Jakarta tentu sangat membantu pembangunan di wilayah Jawa Barat.
“Kami berharap kerjasama ini akan berkelanjutan dan diperluas ke bidang-bidang lainnya,” ujarnya. *
sumber: http://www.domahyld73.wordpress.com
UPAYA untuk menyelaraskan pembangunan antara DKI Jakarta sebagai ibukota Negara Republik Indonesia dengan beberapa daerah penyangga di sekitarnya merupakan sesuatu yang wajar dan sangat mendesak dilakukan karena daerah-daerah yang berada berdekatan dan berbatasan langsung dengan DKI Jakarta akan menjadi penopang bagi Jakarta yang perkembangan pembangunannya semakin hari semakin pesat. Seiring dengan itu, persoalan multidimensi di Jakarta sebagai dampak dari pembangunan semakin mengkhawatirkan sehingga dibutuhkan kerjasama yang saling menguntungkan dengan daerah-daerah lain di sekitarnya.
Jika dilihat dari tingkat kepadatan penduduk, beban DKI Jakarta semakin berat karena setiat tahun ribuan orang datang dari berbagai daerah di Indonesia untuk mencari kerja dan menetap di daerah Jakarta. Belum lagi mengenai persoalan lingkungan, persoalan sampah, banjir, pengangguran, dan berbagai persoalan hukum dan keamanan lainnya.
Selain itu pusat-pusat perdagangan dan jasa masih tersentralisasi di Jakarta sehingga sebagian besar warga yang tinggal di daerah sekitar Jakarta setiap harinya bekerja di Jakarta, yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya kemacetan lalu-lintas di mana-mana. Memang tak bisa dipungkiri, sebagian besar warga yang bekerja di Jakarta berdomisili di daerah-daerah penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur. Jadi tidak heran, jumlah penduduk di Jakarta pada malam hari yang hanya sebanyak 9,8 juta jiwa, bertambah menjadi 12 juta pada siang harinya.
Selain itu, perkembangan pembangunan antara DKI Jakarta dengan daerah-daerah sekitarnya terdapat perbedaan sangat jauh. Pembangunan sarana dan prasarana di Jakarta berkembang pesat, sementara di daerah sekitarnya berjalan stagnan. Hal inilah yang menjadi pemicu arus urbanisasi masyarakat ke Jakarta semakin meningkat sehingga pada akhirnya menimbulkan persoalan sosial yang begitu besar yang mau tidak mau harus ditangani oleh DKI Jakarta.
Untuk meminimalisasi dan mengatasi berbagai persoalan yang ada, maka tiga provinsi yakni Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat mencanangkan kerjasama pembangunan yang saling menguntungkan. Dalam melaksanakan kerjasama pembangunan ini, tidak hanya pemerintah provinsi yang dilibatkan tetapi juga pemerintah kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta antara lain Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi dan Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Selain itu, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang, Provinsi Banten.
Tanda Tangan MoU
Karena itu, dalam rangka merealisasikan dan mengimplementasikan program kerjasama ini, tiga gubernur dan delapan bupati/wali kota yakni Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso, Gubernur Jawa Barat Danny Setiawan yang diwakili oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Nu Man Hakim, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Banten Hj Ratu Atut Chosiyah, Bupati Bogor Agus Utara Effendi, Wali Kota Bogor, Diani Budiarto, Bupati Tangerang H Ismet Iskandar, Wali Kota Tangerang H Wahidin Halim, Bupati Bekasi H M Saleh Manaf, Wali Kota Bekasi Akhmad Zurfaih, Pejabat Wali Kota Depok H Warna Sutarman dan Bupati Cianjur Wasidi Swastomo, di Hotel Imperial Aryaduta, Tangerang, Rabu (28/12) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman mengenai program kerjasama pembangunan tersebut.
Penandatanganan MoU itu merupakan tindak lanjut dari kesepakatan sebelumnya dari forum yang ada yakni 12 Agutus 2005 lalu, yang telah menyepakati program kerjasama prioritas di bidang pendidikan dasar dan pelayanan kesehatan dasar di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur (Jabodetabekjur). Kerjasama pembangunan ini lebih didasarkan pada realitas sosial yang ada, guna terciptanya keselarasan, keserasian dan kesimbangan dalam pembangunan di antara daerah-daerah tersebut.
Dalam nota kesepakatan bersama itu, ditegaskan bahwa kerjasama pembangunan itu bertujuan untuk meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan kesehatan dasar di wilayah Jabodetabekjur. Penandatanganan nota kesepakatan bersama ini tentu menjadi awal yang baik untuk pembangunan di sektor yang lainnya. Memang, nota kesepakatan itu hanya mengatur soal program pembangunan pada tahun anggaran 2006 nanti. Namun, hal itu tidak berarti bahwa kerjasama pembangunan itu hanya berhenti di situ saja. Kerjasama pembangunan di wilayah Jabodetabekjur tentu akan berkelanjutan dan akan diperluas ke bidang-bidang lainnya.
Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso, dalam sambutannya pada acara penandatanganan MoU kerjasama pembangunan di wilayah Jabodetabekjur, Rabu (28/12) malam mengungkapkan, program kerjasama pembangunan antara DKI Jakarta dan daerah-daerah sekitarnya didasarkan pada sebuah tuntutan pembangunan dan perkembangan yang ada. Kerjasama pembangunan itu sangat wajar dan wajib dilakukan demi terciptanya keseimbangan dan keselarasan dalam pembangunan.
“Ada banyak persoalan pembangunan yang sebenarnya harus diatasi dan ditangani secara bersama. Memang selama ini sudah dilakukan tetapi hanya bersifat spontan dan tidak didasarkan pada suatu kesepakatan yang formal dan resmi. Persoalan banjir misalnya, hulunya terdapat di daerah-daerah di sekitar, namun dampaknya atau hilirnya justru terjadi di wilayah DKI Jakarta. Untuk mengatasi masalah banjir tentu harus ada kerjasama pembangunan, baik itu di tingkat hulu banjir itu maupun di tingkat hilirnya,” ungkap Sutiyoso.
Lebih lanjut, Sutiyoso memaparkan, berkaitan dengan penyakit seperti flu burung, antraks, atau polio dan penyakit demam berdarah dengue (DBD), penanganannya sebenarnya harus dilakukan secara bersama. Sebab, jika salah satu warga Bekasi terkena penyangkit flu burung maka dalam waktu yang tidak lama penyakit yang sama akan menyebar ke daerah lainnya termasuk DKI Jakarta.
“Kerjasama pembangunan ini tentu tidak hanya sebatas di bidang pendidikan dasar dan kesehatan dasar saja, tetapi juga di banyak bidang lainnya yang membutuhkan penanganan bersama. Sebab, persoalan yang terjadi di DKI Jakarta masih ada keterkaitannya dengan daerah sekitarnya. Prinsip kerjasama ini tentu saling menguntungkan sehingga terciptanya kesimbangan dan keselarasan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat,” ujar Sutiyoso.
Ia mengatakan, pemerintah DKI Jakarta telah menyanggupi dan mengalokasikan anggaran pada tahun anggaran 2006 nanti dana sebesar Rp 24 miliar untuk empat kota dan empat kabupaten di sekitar Jakarta, yakni Kota Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, dan Kota Bekasi, serta Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Cianjur guna membangun sarana dan prasarana pendidikan dasar dan kesehatan dasar.
“Untuk pengawasan penggunaan dana tersebut sudah diatur dalam nota kesepakatan bersama yakni pemerintah daerah masing-masing dan dilaporkan ke Sekretariat Badan Kerjasama Pembangunan Jabotabek,” jelasnya.
Sutiyoso mengungkapkan, persoalan kemacetan yang sering terjadi di Jakarta juga ada kaitannya dengan daerah sekitar. Ia mengatakan, pada tahun 2004 jumlah kendaraan yang masuk ke Jakarta sebanyak 600 ribu per hari. Sedangkan pada tahun 2005 ini, jumlah kenadaraan yang masuk ke Jakarta mengalami peningkatan menjadi 750 ribu per hari.
“Ini persoalan bersama dan perlu adanya kerjasama dalam penanganannya. Untuk mengurangi jumlah kendaraan pribadi maka diperlukan pembangunan sarana dan prasarana angkutan umum yang lebih memadai dan representatif. Maka, kami dari pemerintah DKI Jakarta dalam tahun anggaran 2006 nanti akan membangun jalur kereta api monorel, dan juga kereta api bawah tanah sehingga semakin banyak warga yang memilih menggunakan angkutan umum daripada kendaraan pribadi. Untuk mambangun jalur kereta api ini tentu bekerjasama dengan daerah sekitar karena pembangunan jalur kereta api itu akan dihubungan dengan daerah sekitar Jakarta sehingga warga yang berdomisili di wilayah Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang, dan Cianjur bisa langsung menggunakan jasa angkutan yang ada menuju Jakarta,” ungkapnya.
Namun Sutiyoso mengaku kecewa dengan telah terjadinya peristiwa Bojong. Pembangunan pabrik pengolahan sampah di Bojong, Bogor akhirnya terhenti karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Peristiwa itu telah menyebabkan rusaknya citra Indonesia di mata investor asing karena pembangunan pabrik pengelohan sampah di Bojong itu telah mengeluarkan dana dan saham yang begitu besar.
“Pembangunan pabrik pengelohan sampah di Bojong menggunakan teknologi tinggi dan ramah lingkungan. Keberadaan pabrik pengelolahan sampah itu juga akan menguntungkan masyarakat sekitar. Karena itu, untuk pabrik pengelohan sampah ini, kami akan bangun di wilayah Jakarta saja sebab hal yang sama kami lihat di Jepang, pabrik pengolahan sampah dibangun di tengah kota dan tidak menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan karena sudah menggunakan teknologi tinggi,” tegas Sutiyoso.
Sutiyoso juga berencana akan melakukan kerjasama di bidang agrobisnis sehingga hasil pertanian di wilayah Jawa Barat, Banten atau di Pulau Jawa lainnya bisa diolah untuk kepentingan ekspor.
“Selama ini kita membeli buah impor di mal atau di pasar. Padahal, di daerah kita sendiri memiliki buah yang berkualitas baik, namun karena tidak diolah dan dikemas dengan teknologi yang bagus sehingga tidak bisa diekspor. Sudah saatnya kita mengekspor buah ke luar negeri,” ujarnya.
Sementara itu, Plt Gubernur Banten Atut Chosiyah mengungkapkan, kerjasama pembangunan di wilayah Jabodetabekjur harus diperluas ke sektor-sektor lainnya termasuk soal keamanan. Ia berharap kerjasama pembangunan itu akan mempercepat pembangunan di wilayah Jabodetabekjur.
“Program kerjasama ini tentu sangat positif dan patut didukung. Karena itu kami meminta agar program kerjasama ini diperluas ke bidang-bidang lainnya. Kami mengakui, jika pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan kesehatan dasar hanya mengandalkan pendapatan daerah Banten tentu akan berjalan lamban. Karena itu kami mengucapkan terima kasih atas bantun dari Pemerintah DKI Jakarta untuk membangunan sarana dan parasana pendidikan dan kesehatan dasar pada tahun anggaran 2006 nanti,” jelasnya.
Hal yang sama diungkapkan Wakil Gubernur Jawa Barat Nu Man Hakim, bahwa Pendapat Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat hanya mencapai Rp 4 triliun. Namun Provinsi DKI Jakarta sudah mencapai Rp 73 triliun lebih. Ia mengungkapkan kerjasama pembangunan dengan DKI Jakarta tentu sangat membantu pembangunan di wilayah Jawa Barat.
“Kami berharap kerjasama ini akan berkelanjutan dan diperluas ke bidang-bidang lainnya,” ujarnya. *
sumber: http://www.domahyld73.wordpress.com
Rabu, 13 Mei 2009
PEMILIHAN MEDIA PEMBELAJARAN YANG TEPAT BAGI SISWA TUNANETRA
PEMILIHAN MEDIA PEMBELAJARAN YANG TEPAT BAGI SISWA TUNANETRA
Oleh : Ipan Hidayatulloh, S.pd
Tujuan pembelajaran merupakan sasaran utama yang harus dicapai setelah proses pembelajaran selesai. Metode dan pendekatan yang tepat untuk mengajar dan aktivitas siswa dalam belajar merupakan hal yang harus diperhatikan ketika merancang suatu rencana pembelajaran.
Dengan demikian pemilihan metode sangat penting agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Hal itu senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Surakhmad (1986 :75), bahwa metode adalah suatu cara yang dalam fungsinya merupakan alat untuk mencapai tujuan yang akan dicapai John D. Latuheru (1988 : 14) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan media pembelajaran adalah semua alat (bantu) atau benda yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar dengan maksud untuk menyampaikan pesan (informasi) pembelajaran dari sumber (guru maupun sumber lain) kepada penerima (dalam hal ini anak didik atau warga belajar). Selanjutnya Suharsimi Arikunto (1987 : 16) mengemukakan bahwa media adalah sarana pendidikan yang digunakan sebagai perantara dalam proses belajar mengajar untuk lebih mempertinggi efektifitas serta efisiensi dalam mencapai tujuan pendidikan seoptimal mungkin. Oleh karena itu, dari berbagai pendapat para ahli kita dapat menyimpulkan bahwa: Media pembelajaran merupakan alat bantu pembelajaran yang digunakan sesuai dengan tujuan dan isi materi pembelajaran sebagai usaha untuk mempermudah menyampaikan informasi dari sumber belajar kepada penerima informasi, dengan tujuan untuk memperoleh hasil belajar yang lebih baik dalam kegiatan belajar-mengajar. Dengan demikian maka seorang pendidik dalam melakukan proses belajar mengajar harus dapat memilih antara media yang cocok dengan materi yang akan diberikan kepada siswanya.
Penggunaan media pembelajaran yang tidak sesuai mengakibatkan materi tidak tersampaikan dengan sempurna. Pemilihan media pembelajaran juga harus memperhatikan kondisi siswa sebagai subjek pembelajaran. Pemilihan media belajar seyogyanya harus disesuaikan dengan kondisi siswanya. Siswa tunanetra berbeda kondisinya dengan tuna rungu, begitu pula dengan siswa normal, semuah siswa memiliki kekhususan dalam melakukan pembelajaran. Berikut ini kita akan lebih membahas bagaimana siswa tunanetra mengatasi keterbatasannya dalam belajar yang berkaitan dengan pembelajaran menggunakan media peta. Pengetahuan tentang sifat-sifat ruang dari benda yang biasa dilakukan lewat penglihatan, dapat dilakukan pula dengan rabaan. Di sini pengalaman kinestetis memegang peranan penting. Dengan rabaan anak tuna netra bisa tahu tentang bentuk benda, besar kecilnya, bahkan mempunyai kelebihan yaitu bisa mengerti halus kasarnya ( teksture) dan daya lenting ( elastisitas ) serta berat ringannya suatu benda. Tetapi meskipun ada kelebihannya, anak tuna netra memiliki kekurangan. Rabaan dibatasi oleh jarak jangkauan yang pendek, hanya sepanjang tangannya. Meskipun tidak tergantung kepada adanya cahaya, akibatnya benda-benda yang jauh tidak dapat dikenal, atau benda-benda yang terlalau besar sulit untuk dikenali. Demikian pula benda-benda yang tidak mungkin diraba tetap tidak dikenalnya dengan baik karena sifatnya. Misalnya, anak tuna netra tidak bisa menegenal bentuk api karena panasnya.
Penglihatan memiliki fungsi yang khas karena itu terpenting, yaitu sebagai indera penyatu dan pemadu. Dengan penglihatannya, orang dapat mengetahui sesuatu secara menyeluruh dan serentak. Berbagai sifat benda dapat dikenal secara rinci dan
terpadu. Oleh karena itu, tidak adanya penglihatan telah dibuktikan banyak mempunyai berbagai macam akibat. Hal ini akan menempatkan anak tuna netra dalam
kesulitan untuk memperoleh kecakapan atau kemampuan.
Persepsi warna adalah juga khas kemampuan penglihatan. Oleh karenanya, tidak
mungkin dapat digantikan oleh indera lain utuk mengerti tentang warna. Dengan demikian, ia juga tidak mungkin memiliki konsep warna yang sebenarnya. Ia akan mengembangkan pengertiannya tentang warna secara verbal misalnya, emas dapat diketahui berwarna kuning karena ia pernah mendengar dari orang lain bahwa emas berwarna kuning. Akibat yang jelas dan mudah dilihat jika seseorang kehilangan fungsi penglihatan adalah ketika ia terpaksa melakukan kegiatan berpindah-pindah dan mencari sesuatu yang hilang.
Sebagai contoh, ketika media peta timbul digunakan siswa untuk mengenal konsep ruang yang dijelaskan dalam pelajaran sejarah, dimungkinkan siswa akan mengalami kesulitan memahami pelajaran sejarah tersebut melalui cerita. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan daya konsentrasi dan ketertarikan siswa tersebut. Pada saat siswa tunanetra meraba peta timbul dan menerima sensasi raba, siswa diharapkan akan lebih memahami pelajaran yang diberikan, karena mereka telah mengalami perabaan pada media tersebut. Pengalaman tersebut akan lebih mudah tersimpan dalam memori siswa tunanetra.
Sehingga dengan media peta timbul ini akan meningkatkan ketertarikan siswa pada pelajarannya. Lebih jauh lagi, dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Begitu pula dengan pelajaran lainnya, diharapkan guru bisa memilih media yang tepat untuk menyampaikan materi yang diajarkan. Kesesuaian media pembelajaran dan materi pelajaran diharapkan akan meningkatkan hasil belajar siswa, kesesuaian tersebut juga harus memperhatikan situasi dan kondisi siswa sebagai warga belajar.
sumber: http://www.plbjabar.com
Oleh : Ipan Hidayatulloh, S.pd
Tujuan pembelajaran merupakan sasaran utama yang harus dicapai setelah proses pembelajaran selesai. Metode dan pendekatan yang tepat untuk mengajar dan aktivitas siswa dalam belajar merupakan hal yang harus diperhatikan ketika merancang suatu rencana pembelajaran.
Dengan demikian pemilihan metode sangat penting agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Hal itu senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Surakhmad (1986 :75), bahwa metode adalah suatu cara yang dalam fungsinya merupakan alat untuk mencapai tujuan yang akan dicapai John D. Latuheru (1988 : 14) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan media pembelajaran adalah semua alat (bantu) atau benda yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar dengan maksud untuk menyampaikan pesan (informasi) pembelajaran dari sumber (guru maupun sumber lain) kepada penerima (dalam hal ini anak didik atau warga belajar). Selanjutnya Suharsimi Arikunto (1987 : 16) mengemukakan bahwa media adalah sarana pendidikan yang digunakan sebagai perantara dalam proses belajar mengajar untuk lebih mempertinggi efektifitas serta efisiensi dalam mencapai tujuan pendidikan seoptimal mungkin. Oleh karena itu, dari berbagai pendapat para ahli kita dapat menyimpulkan bahwa: Media pembelajaran merupakan alat bantu pembelajaran yang digunakan sesuai dengan tujuan dan isi materi pembelajaran sebagai usaha untuk mempermudah menyampaikan informasi dari sumber belajar kepada penerima informasi, dengan tujuan untuk memperoleh hasil belajar yang lebih baik dalam kegiatan belajar-mengajar. Dengan demikian maka seorang pendidik dalam melakukan proses belajar mengajar harus dapat memilih antara media yang cocok dengan materi yang akan diberikan kepada siswanya.
Penggunaan media pembelajaran yang tidak sesuai mengakibatkan materi tidak tersampaikan dengan sempurna. Pemilihan media pembelajaran juga harus memperhatikan kondisi siswa sebagai subjek pembelajaran. Pemilihan media belajar seyogyanya harus disesuaikan dengan kondisi siswanya. Siswa tunanetra berbeda kondisinya dengan tuna rungu, begitu pula dengan siswa normal, semuah siswa memiliki kekhususan dalam melakukan pembelajaran. Berikut ini kita akan lebih membahas bagaimana siswa tunanetra mengatasi keterbatasannya dalam belajar yang berkaitan dengan pembelajaran menggunakan media peta. Pengetahuan tentang sifat-sifat ruang dari benda yang biasa dilakukan lewat penglihatan, dapat dilakukan pula dengan rabaan. Di sini pengalaman kinestetis memegang peranan penting. Dengan rabaan anak tuna netra bisa tahu tentang bentuk benda, besar kecilnya, bahkan mempunyai kelebihan yaitu bisa mengerti halus kasarnya ( teksture) dan daya lenting ( elastisitas ) serta berat ringannya suatu benda. Tetapi meskipun ada kelebihannya, anak tuna netra memiliki kekurangan. Rabaan dibatasi oleh jarak jangkauan yang pendek, hanya sepanjang tangannya. Meskipun tidak tergantung kepada adanya cahaya, akibatnya benda-benda yang jauh tidak dapat dikenal, atau benda-benda yang terlalau besar sulit untuk dikenali. Demikian pula benda-benda yang tidak mungkin diraba tetap tidak dikenalnya dengan baik karena sifatnya. Misalnya, anak tuna netra tidak bisa menegenal bentuk api karena panasnya.
Penglihatan memiliki fungsi yang khas karena itu terpenting, yaitu sebagai indera penyatu dan pemadu. Dengan penglihatannya, orang dapat mengetahui sesuatu secara menyeluruh dan serentak. Berbagai sifat benda dapat dikenal secara rinci dan
terpadu. Oleh karena itu, tidak adanya penglihatan telah dibuktikan banyak mempunyai berbagai macam akibat. Hal ini akan menempatkan anak tuna netra dalam
kesulitan untuk memperoleh kecakapan atau kemampuan.
Persepsi warna adalah juga khas kemampuan penglihatan. Oleh karenanya, tidak
mungkin dapat digantikan oleh indera lain utuk mengerti tentang warna. Dengan demikian, ia juga tidak mungkin memiliki konsep warna yang sebenarnya. Ia akan mengembangkan pengertiannya tentang warna secara verbal misalnya, emas dapat diketahui berwarna kuning karena ia pernah mendengar dari orang lain bahwa emas berwarna kuning. Akibat yang jelas dan mudah dilihat jika seseorang kehilangan fungsi penglihatan adalah ketika ia terpaksa melakukan kegiatan berpindah-pindah dan mencari sesuatu yang hilang.
Sebagai contoh, ketika media peta timbul digunakan siswa untuk mengenal konsep ruang yang dijelaskan dalam pelajaran sejarah, dimungkinkan siswa akan mengalami kesulitan memahami pelajaran sejarah tersebut melalui cerita. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan daya konsentrasi dan ketertarikan siswa tersebut. Pada saat siswa tunanetra meraba peta timbul dan menerima sensasi raba, siswa diharapkan akan lebih memahami pelajaran yang diberikan, karena mereka telah mengalami perabaan pada media tersebut. Pengalaman tersebut akan lebih mudah tersimpan dalam memori siswa tunanetra.
Sehingga dengan media peta timbul ini akan meningkatkan ketertarikan siswa pada pelajarannya. Lebih jauh lagi, dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Begitu pula dengan pelajaran lainnya, diharapkan guru bisa memilih media yang tepat untuk menyampaikan materi yang diajarkan. Kesesuaian media pembelajaran dan materi pelajaran diharapkan akan meningkatkan hasil belajar siswa, kesesuaian tersebut juga harus memperhatikan situasi dan kondisi siswa sebagai warga belajar.
sumber: http://www.plbjabar.com
Selasa, 12 Mei 2009
PEMANFAATAN MUSEUM
PEMANFAATAN MUSEUM SEBAGAI SUMBER PEMBELAJARAN PENDIDIKAN IPS DI TINGKAT PERSEKOLAHAN
oleh: Arif Ahmad Mangkoesaputra
Pendidikan IPS dalam proses pembelajarannya di tingkat persekolahan tidak dapat dilepaskan dari museum, karena misi dari pendidikan IPS adalah "Menanamkan pendidikan nilai, moral, etika dan sikap berbudi luhur serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa kepada siswa agar mereka dapat menjadi Warga negara yang baik, serta mampu memecahkan masalah-masalah sosial yang dihadapinya dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan Pancasila dan UUD 1945". Misi pendidikan IPS tersebut salah satunya dapat dicapai melalui kegiatan edukasi di museum, karena menurut Hunter (1988), tujuan pendidikan dengan pendekatan warisan budaya adalah untuk memperkuat pengertian siswa tentang konsep dan hasil seni, kecerdasan dalam bidang teknologi, serta kontribusi perbedaan kelompok sosial ekonomi pria dan wanita.
Sebagai suatu institusi yang menyajikan berbagai hasil karya dan cipta serta karsa manusia sepanjang zaman, Museum merupakan tempat yang tepat sebagai sumber pembelajaran IPS; karena melalui benda yang dipamerkannya, pengunjung dapat belajar tentang nilai dan perhatian serta kehidupan generasi pendahulu sebagai bekal di masa kini dan gambaran untuk kehidupan di masa mendatang. Sehingga tujuan dari pendidikan IPS, yakni mendidik siswa untuk menjadi warga negara yang baik yang mampu melestarikan budaya bangsa dapat terwujud.
Berbagai museum yang berdiri megah, mempunyai koleksi lengkap dan dipelihara dengan biaya yang tidak sedikit, kurang mendapatkan perhatian dari masyarakat. Persepsi masyarakat terhadap museum, hingga kini, masih jauh dari harapan, artinya : sedikit sekali orang yang tahu dan mau memahami bahwa museum bermanfaat bagi dunia pendidikan dan rekreasi. Mereka umumnya memandang museum tidak lebih dari gudang tempat penyimpanan barang tua dengan suasana ruangan yang menyeramkan.
Kenyataan ini memperlihatkan bahwa masyarakat yang membutuhkan museum relatif masih sedikit. Hal ini dapat kita saksikan dari minimnya jumlah pengunjung museum, baik secara perorangan maupun rombongan/kelompok. Selain itu, kebanyakan pengunjung museum yang berkunjung ke museum-museum yang ada di Indonesia, umumnya sebagian terbesar karena tugas sekolah, dan hanya sedikit yang datang karena ingin tahu atau keinginan sendiri. Kondisi ini jauh berbeda dengan keadaan di negara-negara maju, di mana kunjungan ke museum sudah menjadi suatu kebutuhan, terutama bagi siswa, karena merupakan bagian integral dari proses pembelajaran.
Guru belum terbiasa dan terlatih dalam memanfaatkan lingkungan sebagai sumber pembelajaran, kenyataan ini terjadi karena dalam pembelajaran IPS guru lebih terfokus pada kegiatan pembelajaran tatap muka dalam kelas (classroom meeting) dan jarang atau bahkan tidak pernah melakukan pembelajaran di luar ruang kelas. Untuk mencapai tujuan pembelajaran IPS, guru perlu melakukan kegiatan pembelajaran IPS di luar kelas (Sumaatmadja, 2002).
Pemanfaatan museum sebagai sumber pembelajaran pendidikan IPS di tingkat persekolahan, belum dilakukan secara optimal, karena kurikulum pendidikan IPS yang berlaku sekarang tidak menjadikan kegiatan kunjungan ke museum sebagai suatu kegiatan yang terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran IPS di tingkat persekolahan. Akibatnya, guru lebih banyak menjadikan kegiatan kunjungan ke museum hanya sebagai kegiatan rekreatif belaka, bukan sebagai kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran IPS.
Untuk meningkatkan kemampuan guru IPS di tingkat persekolahan dalam memanfaatkan museum sebagai sumber pembelajaran, antara lain melalui kegiatan MGMP, perlu dirancang suatu kegiatan pelatihan bagi guru IPS berkaitan dengan pemanfaatan museum sebagai sumber pembelajaran IPS. Diharapkan melalui kegiatan ini, para guru IPS akan menjadi lebih mampu dan terlatih dalam memanfaatkan museum sebagai sumber pembelajaran IPS. Semoga!
sumber: http://www.re-searchengines.com
oleh: Arif Ahmad Mangkoesaputra
Pendidikan IPS dalam proses pembelajarannya di tingkat persekolahan tidak dapat dilepaskan dari museum, karena misi dari pendidikan IPS adalah "Menanamkan pendidikan nilai, moral, etika dan sikap berbudi luhur serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa kepada siswa agar mereka dapat menjadi Warga negara yang baik, serta mampu memecahkan masalah-masalah sosial yang dihadapinya dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan Pancasila dan UUD 1945". Misi pendidikan IPS tersebut salah satunya dapat dicapai melalui kegiatan edukasi di museum, karena menurut Hunter (1988), tujuan pendidikan dengan pendekatan warisan budaya adalah untuk memperkuat pengertian siswa tentang konsep dan hasil seni, kecerdasan dalam bidang teknologi, serta kontribusi perbedaan kelompok sosial ekonomi pria dan wanita.
Sebagai suatu institusi yang menyajikan berbagai hasil karya dan cipta serta karsa manusia sepanjang zaman, Museum merupakan tempat yang tepat sebagai sumber pembelajaran IPS; karena melalui benda yang dipamerkannya, pengunjung dapat belajar tentang nilai dan perhatian serta kehidupan generasi pendahulu sebagai bekal di masa kini dan gambaran untuk kehidupan di masa mendatang. Sehingga tujuan dari pendidikan IPS, yakni mendidik siswa untuk menjadi warga negara yang baik yang mampu melestarikan budaya bangsa dapat terwujud.
Berbagai museum yang berdiri megah, mempunyai koleksi lengkap dan dipelihara dengan biaya yang tidak sedikit, kurang mendapatkan perhatian dari masyarakat. Persepsi masyarakat terhadap museum, hingga kini, masih jauh dari harapan, artinya : sedikit sekali orang yang tahu dan mau memahami bahwa museum bermanfaat bagi dunia pendidikan dan rekreasi. Mereka umumnya memandang museum tidak lebih dari gudang tempat penyimpanan barang tua dengan suasana ruangan yang menyeramkan.
Kenyataan ini memperlihatkan bahwa masyarakat yang membutuhkan museum relatif masih sedikit. Hal ini dapat kita saksikan dari minimnya jumlah pengunjung museum, baik secara perorangan maupun rombongan/kelompok. Selain itu, kebanyakan pengunjung museum yang berkunjung ke museum-museum yang ada di Indonesia, umumnya sebagian terbesar karena tugas sekolah, dan hanya sedikit yang datang karena ingin tahu atau keinginan sendiri. Kondisi ini jauh berbeda dengan keadaan di negara-negara maju, di mana kunjungan ke museum sudah menjadi suatu kebutuhan, terutama bagi siswa, karena merupakan bagian integral dari proses pembelajaran.
Guru belum terbiasa dan terlatih dalam memanfaatkan lingkungan sebagai sumber pembelajaran, kenyataan ini terjadi karena dalam pembelajaran IPS guru lebih terfokus pada kegiatan pembelajaran tatap muka dalam kelas (classroom meeting) dan jarang atau bahkan tidak pernah melakukan pembelajaran di luar ruang kelas. Untuk mencapai tujuan pembelajaran IPS, guru perlu melakukan kegiatan pembelajaran IPS di luar kelas (Sumaatmadja, 2002).
Pemanfaatan museum sebagai sumber pembelajaran pendidikan IPS di tingkat persekolahan, belum dilakukan secara optimal, karena kurikulum pendidikan IPS yang berlaku sekarang tidak menjadikan kegiatan kunjungan ke museum sebagai suatu kegiatan yang terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran IPS di tingkat persekolahan. Akibatnya, guru lebih banyak menjadikan kegiatan kunjungan ke museum hanya sebagai kegiatan rekreatif belaka, bukan sebagai kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran IPS.
Untuk meningkatkan kemampuan guru IPS di tingkat persekolahan dalam memanfaatkan museum sebagai sumber pembelajaran, antara lain melalui kegiatan MGMP, perlu dirancang suatu kegiatan pelatihan bagi guru IPS berkaitan dengan pemanfaatan museum sebagai sumber pembelajaran IPS. Diharapkan melalui kegiatan ini, para guru IPS akan menjadi lebih mampu dan terlatih dalam memanfaatkan museum sebagai sumber pembelajaran IPS. Semoga!
sumber: http://www.re-searchengines.com
Televisi Pendidikan
Televisi Pendidikan adalah medium yang sangat bagus untuk membagi informasi dan bahan pendidikan kepada masyarakat secara luas. Teknologi terbaru termasuk komputer dan Internet sudah menjadi pilihan utama untuk teknologi pendidikan, dan ada beberapa orang yang kira televisi adalah teknologi lama. Tetapi, potensi Televisi Pendidikan untuk membawa pendidikan ke semua masyarakat di mana mereka duduk, belum begitu tercapai.
Di Indonesia kebanyakan jenis teknologi yang dibelikan untuk mengajar, dan disebut sebagi solusi pendidikan baru, biasannya bernasib sama seperti teknologi sebelumnya. Masing-masing di anggap sebagi "quick-fix" (solusi cepat) terhadap masalah-masalah pendidikan, dan akan membuat tugas guru dan lembaga pendidikan menjadi lebih ringan. Ini memang gambar yang diberikan oleh mereka yang akan mendapat untung besar dari teknologinya, yaitu perusahaan teknologi dan distributor barang dan jasa teknologi. Tetapi kenyataannya bagaimana? Biasanya guru-guru tidak punya cukup waktu atau cukup dukungan ataupun dana dari sekolah atau lembaga untuk memaksimalkan teknologinya. Misalnya papan tulis saja sering rusak dan tidak diganti, peraga dasar untuk mengajar masih kurang di kebanyakan sekolah, proyektor overhead kurang banyak dan sering rusak, cassette dan CD player biasanya kurang dan rusak, film dan video jarang digunakan (kalau ada), lab bahasa tidak dimanfaatkan dengan baik atau rusak, dll. Sering bahannya tidak ada.
Sekarang akses ke Internet yang disebutkan sebagai salah satu hal pendidikan utama. Kami sendiri percaya bahwa siswa/i perlu keterampilan menggunakan komputer dan Internet, tetapi bahan-bahan dan informasi di Internet yang bermutu di dalam bahasa Indonesia adalah sangat sedikit (misalnya). Kalau siswa/i tidak fasih atau mengerti bahasa Inggris, Internet hampir tidak berguna, kecuali sebagai hiburan. Biasanya Internet digunakan untuk chatting, lu/gue-gue/lu e-mail, pojok jodoh, dll. Coba ke Warnet, Mal dan Plaza setelah jam 13.30 dan lihatlah sendiri apa yang diakses oleh siswa/siswi. Di mana makna pendidikannya? Apakah ini solusinya?
sumber: http://www.pendidikan.tv
Televisi Pendidikan adalah medium yang sangat bagus untuk membagi informasi dan bahan pendidikan kepada masyarakat secara luas. Teknologi terbaru termasuk komputer dan Internet sudah menjadi pilihan utama untuk teknologi pendidikan, dan ada beberapa orang yang kira televisi adalah teknologi lama. Tetapi, potensi Televisi Pendidikan untuk membawa pendidikan ke semua masyarakat di mana mereka duduk, belum begitu tercapai.
Di Indonesia kebanyakan jenis teknologi yang dibelikan untuk mengajar, dan disebut sebagi solusi pendidikan baru, biasannya bernasib sama seperti teknologi sebelumnya. Masing-masing di anggap sebagi "quick-fix" (solusi cepat) terhadap masalah-masalah pendidikan, dan akan membuat tugas guru dan lembaga pendidikan menjadi lebih ringan. Ini memang gambar yang diberikan oleh mereka yang akan mendapat untung besar dari teknologinya, yaitu perusahaan teknologi dan distributor barang dan jasa teknologi. Tetapi kenyataannya bagaimana? Biasanya guru-guru tidak punya cukup waktu atau cukup dukungan ataupun dana dari sekolah atau lembaga untuk memaksimalkan teknologinya. Misalnya papan tulis saja sering rusak dan tidak diganti, peraga dasar untuk mengajar masih kurang di kebanyakan sekolah, proyektor overhead kurang banyak dan sering rusak, cassette dan CD player biasanya kurang dan rusak, film dan video jarang digunakan (kalau ada), lab bahasa tidak dimanfaatkan dengan baik atau rusak, dll. Sering bahannya tidak ada.
Sekarang akses ke Internet yang disebutkan sebagai salah satu hal pendidikan utama. Kami sendiri percaya bahwa siswa/i perlu keterampilan menggunakan komputer dan Internet, tetapi bahan-bahan dan informasi di Internet yang bermutu di dalam bahasa Indonesia adalah sangat sedikit (misalnya). Kalau siswa/i tidak fasih atau mengerti bahasa Inggris, Internet hampir tidak berguna, kecuali sebagai hiburan. Biasanya Internet digunakan untuk chatting, lu/gue-gue/lu e-mail, pojok jodoh, dll. Coba ke Warnet, Mal dan Plaza setelah jam 13.30 dan lihatlah sendiri apa yang diakses oleh siswa/siswi. Di mana makna pendidikannya? Apakah ini solusinya?
sumber: http://www.pendidikan.tv
Dinas Pendidikan Jember Paksa Sekolah Beli Buku Penerbit
Dinas Pendidikan Jember Paksa Sekolah Beli Buku Penerbit
Jember:Dinas Pendidikan Nasional (Dispendiknas) Kabupaten Jember memaksa seluruh sekolah tingkat dasar (SD dan sederajat) dan sekolah menengah pertama (SMP dan sederajat) untuk membeli dan menggunakan buku pelajaran yang diterbitkan dua penerbit. Kedua penerbit itu adalah PT Tiga Serangkai dan PT Aneka Ilmu.
Informasi yang dihimpun TEMPO, modus pemaksaan kepada sekolah itu dilakukan dengan cara mewajibkan pengelola sekolah untuk meneken blanko persetujuan yang ditandatangani sekolah untuk menggunakan buku-buku dari dua penerbit itu.
"Jika blanko itu tidak diisi dan ditandatangani, maka sekolah tidak akan mendapatkan dana bantuan operasional sekolah (BOS)," tutur Sayiful Bachri, Kepala SMPN 7 Jember, Kamis (19/02) siang.
Blangko persetujuan itu, katanya, harus disertakan dalam berkas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) yang diajukan sekolah. Setiap sekolah harus mencantumkan blangko persetujuan menggunakan produk dua penerbit itu dalam RAPBS, yang dilengkapi dengan kolom berapa buku yang dibutuhkan. "Kepala sekolah dibantu guru, mengisi jumlah buku apa saja, berapa jumlahnya, sesuai dengan jumlah murid," katanya.
Syaiful mengakui, sebenarnya dirinya dan para guru di sekolah itu keberatan dengan kebijakan itu. "Sebenarnya banyak kepala sekolah SMP dan SD yang keberatan, tapi tidak berani protes. Kami juga terpaksa menuruti saja,daripada repot atau dianggap berkhianat,"tukasnya.
Daripada harus menanggung resiko tidak mendapat dana Biaya Operasional Sekolah, maka banyak kepala sekolah yang terpaksa menuruti 'kewajiban' yang ditetapkan Dispendiknas Jember itu. Karena tanpa ada dana BOS, biaya operasional sekolah mengalami hambatan, yang berakibat tidak optimalnya kegiatan belajar mengajar (KBM). "Apalagi, saat ini kami dilarang menteri memungut dana dari orang tua/wali murid,"katanya.
MAHBUB DJUNAIDY
sumber:http://www.tempointeraktif.com
Jember:Dinas Pendidikan Nasional (Dispendiknas) Kabupaten Jember memaksa seluruh sekolah tingkat dasar (SD dan sederajat) dan sekolah menengah pertama (SMP dan sederajat) untuk membeli dan menggunakan buku pelajaran yang diterbitkan dua penerbit. Kedua penerbit itu adalah PT Tiga Serangkai dan PT Aneka Ilmu.
Informasi yang dihimpun TEMPO, modus pemaksaan kepada sekolah itu dilakukan dengan cara mewajibkan pengelola sekolah untuk meneken blanko persetujuan yang ditandatangani sekolah untuk menggunakan buku-buku dari dua penerbit itu.
"Jika blanko itu tidak diisi dan ditandatangani, maka sekolah tidak akan mendapatkan dana bantuan operasional sekolah (BOS)," tutur Sayiful Bachri, Kepala SMPN 7 Jember, Kamis (19/02) siang.
Blangko persetujuan itu, katanya, harus disertakan dalam berkas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) yang diajukan sekolah. Setiap sekolah harus mencantumkan blangko persetujuan menggunakan produk dua penerbit itu dalam RAPBS, yang dilengkapi dengan kolom berapa buku yang dibutuhkan. "Kepala sekolah dibantu guru, mengisi jumlah buku apa saja, berapa jumlahnya, sesuai dengan jumlah murid," katanya.
Syaiful mengakui, sebenarnya dirinya dan para guru di sekolah itu keberatan dengan kebijakan itu. "Sebenarnya banyak kepala sekolah SMP dan SD yang keberatan, tapi tidak berani protes. Kami juga terpaksa menuruti saja,daripada repot atau dianggap berkhianat,"tukasnya.
Daripada harus menanggung resiko tidak mendapat dana Biaya Operasional Sekolah, maka banyak kepala sekolah yang terpaksa menuruti 'kewajiban' yang ditetapkan Dispendiknas Jember itu. Karena tanpa ada dana BOS, biaya operasional sekolah mengalami hambatan, yang berakibat tidak optimalnya kegiatan belajar mengajar (KBM). "Apalagi, saat ini kami dilarang menteri memungut dana dari orang tua/wali murid,"katanya.
MAHBUB DJUNAIDY
sumber:http://www.tempointeraktif.com
Perpustakaan Sekolah dan Lingkungannya
Pada tahun 1998-2000 kami melaksanakan penelitian untuk meningkatkan mutu peran teknologi dalam pelajaran bahasa di Sekolah Menengah Umum. Kami mengujungi ratusan sekolah di pulau Jawa, Bali, dan Lombok. Salah satu hal yang sangat terkait dengan pengembangan teknologi dan bahasa adalah fasilitas dan sumber bahan bahasa yang ada di perpustakaan sekolah.
Dari penelitian kami delapan faktor muncul yang sangat mengagetkan:
- Biasanya tidak ada siswa-siswi di dalam perpustakaan.
- Perpustakaannya hanya buka pada jam kelas (paling tambah 15 minet).
- Guru-guru tidak secara rutin menyuruh siswa-siswi dalam jam kelas ke perpustakaan untuk tugas, mencari informasi atau solusi sendiri.
- Jelas, guru-guru tidak dapat minta siswa-siswi mencari informasi di perpustakaan di luar jam kelas karena perpustakaannya tidak buka.
- Guru-guru sendiri jarang kunjungi perpustakaan, dan kurang tahu isinya.
- Seringkali pengelola perpustakaan adalah guru yang juga jarang ada di perpustakaan.
- Pada umum, pengelola perpustakaan kelihatannya tidak mempromosikan perpustakaannya (atau berjuang untuk meningkatkan minat baca) secara aktif dan kreatif.
- Lingkungan sekolah (termasuk rakyat) kurang aktif membangunkan perpustakaan.
Kebiasaan ini belum merubah di kebanyakan sekolah sampai sekarang.
Padahal Perpustakaan Seharusnya Sebagai "Jantung Sekolah".
Banyak siswa-siswi belajar dalam keadaan sulit di rumah, karena tempatnya sempit, ada adik-adik yang suka menggangu, mereka sering harus belajar di meja makan sesuai dengan waktu tidak dipakai, mereka tidak dapat belajar bersama teman-teman sekelas, dll.
Mengapa perpustakaan sekolah tidak buka satu sampai dua jam setelah jam kelas? Misalnya tutup jam 3 atau 3.30. Dari pengalaman kami alasan-alasan yang muncul adalah banyak! Masalah yang disebut termasuk; biaya karyawan, sekuriti, kendaraan untuk siswa, dll. Tetapi tidak ada alasan sebenarnya, dan untungannya untuk siswa-siswi kalau buka adalah banyak!
Perpustakaan juga sangat cocok untuk sebagai tempat di mana siswa-siswi dapat mengakses sumber-sumber informasi di Internet di luar jam kelas karena di awasi (melindungi siswa-siswi dari situs, kekerasan, porno, dll), dan siswa-siswi dapat dibantu oleh pustakawan/wati tanpa kebutuhan staf khusus.
Sering perpustakaan diurus oleh karyawan Tata Usaha (TU). Kita hanya perlu salah satu staf TU yang masuk 2 jam lebih siang dan pulang 2 jam lebih sore, tidak kena biaya. Kalau ada staf perpustakaan yang khusus - dibuat shift saja. Seringkali masuk lebih siang dan pulang lebih sore adalah keadaan yang cocok untuk anggota staf tertentu.
Yang kami melihat, di kebanyaan sekolah staf sekuriti sudah bertugas sampai sore. Kalau tidak, sistem shift juga dapat dilakukan.
Kalau masalahnya ada kendaraan, ini dapat dinegosiasi oleh staf sekolah. Biasanya bisnis dari siswa-siswi sekolah adalah sangat penting kepada perusahaan kendaraan, supir angkot, tukang becak, atau tukang ojek, dan mereka akan fleksibel.
Kami belum membahas hal "jumlah atau jenis koleksi buku", yang biasanya sangat kurang. Tetapi selama perpustakaan sekolah hanya sebagai "gudang buka" jumlah buku dan peraturan buku (Sistem/Katalog) tidak termasuk hal-hal utama.
Kita harus berjuang untuk mengatasi isu-isu (1-8 di atas yang tidak kena biaya) dan meningkatkan minat, kesempatan, dan kebiasaan baca. Kalau belum, perpustakaannya akan gagal sebagai jantung sekolah. Kebiasaan baca adalah kunci untuk mengembangkan pengetahuan dan pendidikan kita terus selama hidup (lifelong learning).
"Perpustakaan Online" tidak sebagai pilihan yang rialistik untuk mayoritas siswa-siswi tingkat sekolah (atau masyarakat) di Indonesia karena mereka tidak punya komputer atau akses ke Internet di rumah. Waktu untuk menggunakan komputer di sekolah adalah sangat terbatas, dan untuk "print" (cetak) dokumen-dokomen atau ebook dari Internet adalah sangat mahal dibanding dengan pinjam buku dari perpustakaan "yang gratis".
Buku-buku di perpustakaan sekolah dapat dipinjam dan dibaca kapan saja, di mana saja (di becak, di tempat tidur), dan buku-buku perpustakaan sekolah dapat "diakses oleh semua siswa-siswi secara adil". Ayo, membangun perpustakaan sekolah yang lengkap dengan akses di luar jam kelas.
sumber:http://www.pendidikan.net
Laptop Masuk Sekolah
Ada banyak 'kata-kata berdasar emosi' mengenai bagaimana komputer-komputer akan membantu anak-anak belajar secara mudah topik yang cangih dan akan menyiapkan mereka untuk masuk dunia modern, termasuk keterampilan dan pengetahuan tinggi mengenai ilmu sains dan industri. Katannya dari TK mereka akan mulai mengerti struktur komputer dan akses Internet akan membantu mereka mendapat informasi yang mereka perlu secara cepat, dll...
Padahal, rialitasnya adalah jauh berbeda, hampir sebaliknya.
Tidak perlu dijelaskan bahwa komputer-komputer di dalam sekolah dipakai secara hampir eksklusif untuk "gaming" (main games), yang menggunakan 99% dari waktu menggunakan laptop. Siswa-siswi aktif main game yang berbeda – mereka melawan "monsters", mereka membela Bumi dari pendatang "alien" (dari luar angkasa), mereka main balapan mobil, pesawat terbang, tembak-tembakan dan masin-masin lain yang ribut, mereka masuk goa-goa untuk mencari berlian atau menang dan menjadi jagoan di dalam cerita "adventure" di luar angkasa. Semua mainan ini punya grafik-grafik yang terang dan berwarna-warni, bersuara dan berbunyi-bunyi, dan imaginasi anak-anak berusia 11-15 ditangkap secara penuh oleh daya tarik game-game ini.
Tetapi pada waktu akhir istirahat, dan siswa-siswi harus kembali ke dunia rial (masuk kelas) untuk les, beberapa hal yang menarik menjadi.
Yang pertama, siswa-siswi adalah marah, karena game-game yang merangsang diganggu untuk melanjutkan les di kelas yang "dull boring" (tidak menarik dan membosankan). Jelas, perasaan marah ini ditujui kepada guru. Otak dan "soul" (jiwa) siswa-siswi masih penuh ada di dalam game, dan siswa-siswi tidak mampu sama selkali untuk memikirkan atau menerima informasi mengenai les. Keadaan mental ini berlangsung selama 10 sampai 30 minet"
Apakah, membawa laptop ke sekolah ada dampak yang positif?
Kita harus tanya, kalau siswa-siswi menggunakan komputer laptop begini di sekolah,
'bagaimana dengan manfaatnya laptop di rumah?'
sumber: http://www.pendidikan.net
Padahal, rialitasnya adalah jauh berbeda, hampir sebaliknya.
Tidak perlu dijelaskan bahwa komputer-komputer di dalam sekolah dipakai secara hampir eksklusif untuk "gaming" (main games), yang menggunakan 99% dari waktu menggunakan laptop. Siswa-siswi aktif main game yang berbeda – mereka melawan "monsters", mereka membela Bumi dari pendatang "alien" (dari luar angkasa), mereka main balapan mobil, pesawat terbang, tembak-tembakan dan masin-masin lain yang ribut, mereka masuk goa-goa untuk mencari berlian atau menang dan menjadi jagoan di dalam cerita "adventure" di luar angkasa. Semua mainan ini punya grafik-grafik yang terang dan berwarna-warni, bersuara dan berbunyi-bunyi, dan imaginasi anak-anak berusia 11-15 ditangkap secara penuh oleh daya tarik game-game ini.
Tetapi pada waktu akhir istirahat, dan siswa-siswi harus kembali ke dunia rial (masuk kelas) untuk les, beberapa hal yang menarik menjadi.
Yang pertama, siswa-siswi adalah marah, karena game-game yang merangsang diganggu untuk melanjutkan les di kelas yang "dull boring" (tidak menarik dan membosankan). Jelas, perasaan marah ini ditujui kepada guru. Otak dan "soul" (jiwa) siswa-siswi masih penuh ada di dalam game, dan siswa-siswi tidak mampu sama selkali untuk memikirkan atau menerima informasi mengenai les. Keadaan mental ini berlangsung selama 10 sampai 30 minet"
Apakah, membawa laptop ke sekolah ada dampak yang positif?
Kita harus tanya, kalau siswa-siswi menggunakan komputer laptop begini di sekolah,
'bagaimana dengan manfaatnya laptop di rumah?'
sumber: http://www.pendidikan.net
Senin, 11 Mei 2009
Sarana dan Prasarana Pendidikan
Sarana dan Prasarana Tunjang Kualitas Pendidikan
Oleh: stevani Elisabeth
Sumber: www.sinarharapan.co.id
Peningkatan kualitas pendidikan di
Tapi sayangnya, hingga sekarang ini, sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki sebagian besar sekolah di Indonesia masih kurang memadai seperti fasiltas laboratorium dan sebagainya. Sarana dan prasarana ini padahal sangat vital dalam kegiatan proses belajar dan mengajar.
“Sebut saja peralatan laboratorium yang di sebagian daerah masih sangat minim dimiliki sekolah, apalagi kalau SMA itu milik swasta sungguh sangat jarang yang memiliki sarana dan prasarana seperti laboratorium yang memadai. Peralatan laboratorium sudah menjadi suatu keharusan bagi siswa SMA untuk memperdalam ilmunya,” ujar Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Sarana Pendidikan Indonesia (APSPI) Iskandar Zulkarnain pada Deklarasi APSPI, di Jakarta, Rabu (22/8).
Dia juga menambahkan sebagian besar alat peraga di sekolah-sekolah masih kurang terkontrol baik dari segi mutu, harga dan sikap pribadi para pengusaha sarana pendidikan. “APSPI mau membuktikan bahwa pengusaha bisa diatur dengan segala masalahnya, sebab kami merasakan bahwa pendidikan merupakan inti dari kehidupan manusia dan pendidikan pula merupakan inti dari sebuah pembangunan negara,” lanjutnya.
Iskandar mengatakan saat ini hampir 95 persen alat peraga pendidikan diproduksi di dalam negeri. Mengenai harga, dia mengatakan pihaknya tidak ingin terjadi perang harga diantara para anggotanya.
“Asosiasi ini sangat concern, ingin meningkatkan mutu pendidikan di
Sementara itu, Direktur HAKI Ansori Silungan mengatakan alat peraga pendidikan merupakan salah satu yang dilindungi oleh hak cipta. Alat peraga merupakan salah satu unit kekayaan intelektual. Menurutnya, alat peraga dengan kreasi baru dapat memperjelas tujuan dari ilmu. Namun alat peraga tersebut juga harus yang kreatif.
Dia mengatakan, hingga saat ini ada 1000 alat peraga yang sudah diberikan hak cipta. “Sifat hak cipta ini dimohonkan untuk mendapatkan mereknya dan pendaftaran dilakukan hanya untuk mencatat saja. Dengan hak cipta tersebut diharapkan akan muncul kreasi-kreasi baru untuk alat peraga di bidang pendidikan,” ujarnya. (stevani elisabeth)
Minggu, 15 Maret 2009
Taman Kanak-Kanak Tanpa Mainan
Kanak-kanak tanpa mainan
Dari: majalah javana (semipalar.com)
Di suatu pagi, ketika anak-anak memasuki kelas, mereka tidak menemukan apa-apa di semua ruangan, kecuali mebel. Mereka mencari boneka, permainan, atau binatang-binatangan, tetapi sia-sia. Tidak ada buku maupun kubus-kubus mainan. Bahkan kertas dan guntingpun hilang. Semua mainan telah disingkirkan dan tidak akan dikembalikan selama tiga bulan. Apa yang telah terjadi?Ini adalah jenis taman kanak-kanak yang semakin populer di Jerman, dan Swiss yang bergabung dalam sebuah proyek yang mengagumkan dan inovatif yang disebut Taman Kanak-Kanak Tanpa Mainan. Sekalipun kedengarannya mungkin aneh, proyek ini, yang telah sangat dipujikan oleh para ahli kesehatan Uni Eropa, bertujuan untuk mencegah ketagihan. Pada tahun-tahun belakangan ini, para peneliti telah memahami bahwa orang tidak mudah ketagihan apapun jika mereka memperkembangkan keterampilan bersosial sedini mungkin. Hal ini mencakup, menurut laporan sebuah surat kabar, "keterampilan berkomunikasi dan kesanggupan untuk memulai percakapan, mengatasi ketidaksepakatan, bertanggung jawab atas tindakan, membuat rencana, memahami masalah, mencari bantuan, dan menemukan jalan keluar." Menurut para pendukung program ini, keterampilan-keterampilan demikian harus dikembangkan sedini mungkin, dan masa tanpa mainan memenuhi tujuan ini, merangsang kreativitas dan kepercayaan diri. Masa tiga bulan tanpa mainan ini telah direncanakan dan didiskusikan secara cermat dengan para orang tua maupun anak-anak. Mula-mula, beberapa anak merasa kebingungan tanpa mainan. "Ada anak-anak di beberapa taman kanak-kanak yang menjadi tidak terkendali selama empat minggu pertama", dan para perencana kehabisan akal untuk mengatasi situasi ini, kata laporan itu. Tetapi, anak-anak belajar menyesuaikan diri dan belajar menjadi kreatif. Karena tidak ada mainan, anak-anak lebih banyak bercakap-cakap, berencana, dan bermain bersama, dengan demikian meningkatkan keterampilan bersosial dan berbahasa. Beberapa anak yang tadinya suka "bersembunyi" di balik mainan mereka kini memiliki teman-teman. Para orang tua juga memperhatikan perubahan yang positif. Sewaktu bermain, anak-anak berperilaku lebih baik dan menjadi lebih kreatif daripada sebelumnya, menurut mereka.
sumber: www.semipalar.com
Dari: majalah javana (semipalar.com)
Di suatu pagi, ketika anak-anak memasuki kelas, mereka tidak menemukan apa-apa di semua ruangan, kecuali mebel. Mereka mencari boneka, permainan, atau binatang-binatangan, tetapi sia-sia. Tidak ada buku maupun kubus-kubus mainan. Bahkan kertas dan guntingpun hilang. Semua mainan telah disingkirkan dan tidak akan dikembalikan selama tiga bulan. Apa yang telah terjadi?Ini adalah jenis taman kanak-kanak yang semakin populer di Jerman, dan Swiss yang bergabung dalam sebuah proyek yang mengagumkan dan inovatif yang disebut Taman Kanak-Kanak Tanpa Mainan. Sekalipun kedengarannya mungkin aneh, proyek ini, yang telah sangat dipujikan oleh para ahli kesehatan Uni Eropa, bertujuan untuk mencegah ketagihan. Pada tahun-tahun belakangan ini, para peneliti telah memahami bahwa orang tidak mudah ketagihan apapun jika mereka memperkembangkan keterampilan bersosial sedini mungkin. Hal ini mencakup, menurut laporan sebuah surat kabar, "keterampilan berkomunikasi dan kesanggupan untuk memulai percakapan, mengatasi ketidaksepakatan, bertanggung jawab atas tindakan, membuat rencana, memahami masalah, mencari bantuan, dan menemukan jalan keluar." Menurut para pendukung program ini, keterampilan-keterampilan demikian harus dikembangkan sedini mungkin, dan masa tanpa mainan memenuhi tujuan ini, merangsang kreativitas dan kepercayaan diri. Masa tiga bulan tanpa mainan ini telah direncanakan dan didiskusikan secara cermat dengan para orang tua maupun anak-anak. Mula-mula, beberapa anak merasa kebingungan tanpa mainan. "Ada anak-anak di beberapa taman kanak-kanak yang menjadi tidak terkendali selama empat minggu pertama", dan para perencana kehabisan akal untuk mengatasi situasi ini, kata laporan itu. Tetapi, anak-anak belajar menyesuaikan diri dan belajar menjadi kreatif. Karena tidak ada mainan, anak-anak lebih banyak bercakap-cakap, berencana, dan bermain bersama, dengan demikian meningkatkan keterampilan bersosial dan berbahasa. Beberapa anak yang tadinya suka "bersembunyi" di balik mainan mereka kini memiliki teman-teman. Para orang tua juga memperhatikan perubahan yang positif. Sewaktu bermain, anak-anak berperilaku lebih baik dan menjadi lebih kreatif daripada sebelumnya, menurut mereka.
sumber: www.semipalar.com
Langganan:
Postingan (Atom)
